Mengenal Kategori Kasus Pelanggaran HAM Berat Secara Internasional

Oleh: Versatile Holiday Lado - 21 Mei 2021
Dibaca Normal 1 menit
Apa saja kejahatan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat secara internasional?
tirto.id - HAM Internasional merupakan salah satu kesepakatan soal hak asasi manusia yang dibuat secara internasional. Negara yang melanggar dapat diberi sanksi akan dikucilkan dan diberi sanksi yang bermacam-macam tergantung kesepakatan bersama.

Menurut Buku Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional oleh Rudi M. Rizki, yang dimaksud dengan hukum HAM Internasional di sini adalah hukum mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu atau kelompok yang dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya, termasuk di dalamnya upaya menggalakkan hak-hak tersebut.

Berdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang Ri No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terdapat 4 pelanggaran HAM yang diperhatikan secara Internasional. Dikutip dari Jurnal Pelanggaran HAM Berat dan Hukumannya Menurut Statuta Roma oleh Sylvester Kanisius Laku, keempat kejahatan tersebut adalah.

1. Kejahatan Genosida (Genocide)

Pada pasal 6 Statuta Roma genosida didefinisikan dengan istilah yang sama yang dipakai pada Konvensi Genosida tahun 1948. Unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya tujuan menghancurkan sebagian maupun seluruhnya dari suatu negara, kelompok etnis, kelompok ras atau agama atau kelompok semacamnya.

Terdapat lima tindakan yang termasuk dalam kategori menghancurkan dalam definisi genosida yaitu membunuh anggota kelompok, menyebabkan cacat tubuh atau mental yang serius terhadap anggota kelompok, secara sengaja dan terencana mengkondisikan hidup kelompok ke arah kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, memaksakan langkah-langkah yang ditujukan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut dan dengan paksa memindahkan anak-anak kelompok tersebut ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity)

Dalam Statuta Roma pasal 7 ayat 1, definisi Kejahatan terhadap Kemanusiaan melingkupi aksi yang sebagian besar adalah kejahatan yang menimbulkan penderitaan besar dan tak perlu terjadi, yaitu pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk lain dari pelecehan seksual, perbudakan, penyiksaan dan pengasingan.

Penekanan dari kejahatan ini adalah dilakukan secara sengaja dan sistematis dengan mengikuti kebijakan yang disusun dan ditujukan secara langsung pada penduduk sipil baik oleh aparat negara (kepolisian atau tentara) maupun suatu entitas organisasi, dan bukan kejahatn yang secara spontan yang merupakan sebuah kriminal biasa.

3. Kejahatan Perang (War crimes)

Pada Statuta Roma Pasal 8 definisi tentang kejahatan perang yaitu bahwa kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan perang apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan, atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan yang termasuk kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang seperti pembunuhan, perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mempekerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan dengan kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang di laut secara demikian, merampas milik Negara atau perorangan, menghancurkan kota atau desa dengan cara berlebihan atau semaunya

4. Kejahatan Agresi (Aggression)

Sebelumnya, kejahatan agresi belum memiliki kejelasan mengenai definisi yang tepat untuk menggambarkan kejahatannya. Menjelang akhir tahun 2010, mahkamah melakukan upaya amandemen terhadap statuta termasuk definisi kejahatan agresi.

Kejahatan agresi atau kejahatan terhadap perdamaian adalah perencanaan, persiapan, inisiasi atau pelaksanaan, oleh seseorang dalam posisi secara efektif untuk menjalankan kendali atas atau mengarahkan tindakan politik atau militer dari suatu Negara, dari tindakan agresi yang, dengan karakter, gravitasi dan skala, merupakan pelanggaran nyata dari Piagam PBB.

Dalam hal ini, negara tidak boleh melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Piagam PBB yaitu ketika suatu negara menggunakan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain.


Baca juga artikel terkait HAM INTERNASIONAL atau tulisan menarik lainnya Versatile Holiday Lado
(tirto.id - Pendidikan)

Kontributor: Versatile Holiday Lado
Penulis: Versatile Holiday Lado
Editor: Dipna Videlia Putsanra
DarkLight