tirto.id - Presiden Turki Tayyib Erdogan mengaku telah memerintahkan menteri luar negeri untuk mengusir duta besar Amerika Serikat dan sembilan diplomat negara Barat lainnya karena menuntut pembebasan dermawan Osman Kavala.
Sebagaimana Aljazeera melaporkan, utusan Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Belanda, Selandia Baru, Norwegia dan Swedia menyerukan pembebasan pengusaha dan dermawan Osman Kavala yang dipenjara.
Jika itu dilakukan, maka akan membuka keretakan terdalam dengan Barat dalam 19 tahun kekuasaan Erdogan di Turki. “Saya telah memerintahkan menteri luar negeri kami untuk menyatakan 10 duta besar ini sebagai persona non grata sesegera mungkin,” kata Erdogan.
Persona non grata merujuk pada istilah yang dipakai dalam diplomasi sebagai penanda langkah pertama sebelum pengusiran. New York Times melaporkan, deklarasi persona non grata biasanya berarti individu harus meninggalkan negara tuan rumah.
Namun, para duta besar tidak segera diberi tenggat untuk pergi dan masih belum jelas apakah mereka akan benar-benar diusir sebab Erdogan pun tidak menetapkan tanggal pastinya.
Osman Kavala adalah seorang filantropis yang dipenjara sejak akhir 2017 atas tuduhan telah membiayai protes nasional pada 2013 lalu. Selain itu, ia juga dituduh memiliki keterlibatan dalam kudeta yang gagal pada 2016 lalu. Namun, Osman sudah menyangkal tuduhan itu.
“Mereka harus tahu dan memahami Turki,” kata Erdogan sambil menuduh para utusan itu “tidak senonoh”. Dan berkata: “Mereka harus pergi dari sini pada hari mereka tidak lagi mengenal Turki."
Osman Kavala Dipenjara Sejak 2017
Pada pekan lalu, Osman Kavala sempat berbicara kepada kantor berita AFP dari sel penjaranya. Dia merasa menjadi alat dalam upaya Erdogan untuk menyalahkan plot asing untuk oposisi domestik terhadap pemerintahannya selama hampir dua dekade.
Kavala sudah dipenjara sejak tahun 2017. Kavala merasa tidak akan lagi menghadiri persidangannya karena menilai tidak mungkin lagi mendapatkan sidang yang adil terlebih atas komentar Erdogan baru-baru ini.
Sebagai pengawas hak asasi manusia terkemuka, Dewan Eropa sudah mengeluarkan peringatan terakhir kepada Turki untuk mematuhi perintah Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa 2019 untuk membebaskan Kavala sambil menunggu persidangan.
Sebelumnya, Kavalatelah dibebaskan dari tuduhan membiayai dan mengorganisir demonstrasi anti-pemerintah yang meluas pada tahun 2013. Akan tetapi, pembebasan itu segera diganti dengan tuduhan baru mensponsori upaya kudeta pada tahun 2016.
Editor: Iswara N Raditya
