tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih menimbang untuk melakukan debat kandidat Pilpres 2019 di luar daerah Jakarta. Ide itu dianggap bagus karena bertujuan menjangkau pendidikan politik masyarakat yang lebih luas.
Namun kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Salahuddin Uno kompak menolaknya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding misalnya. Dia merasa debat di luar Jakarta tak perlu dilakukan. Sebab sistem yang dibuat KPU tak mengizinkan masyarakat umum masuk ke dalam studio. Hanya segelintir orang yang biasanya diizinkan masuk dengan wartawan.
Selain itu yang bisa menonton langsung ialah, mereka yang terpilih. Biasanya merupakan elit politik atau simpatisan dari tim pemenangan masing-masing kubu.
"Soal tempat itu tidak terlalu relevan karena debat itu biasanya lebih banyak menggunakan media televisi sehingga akan efektif di Jakarta saya kira akan tetap baik lah. Di luar daerah akan menguras banyak energi dan banyak hal yang harus disiapkan," tegas Karding kepada reporter Tirto, Selasa (27/11/2018).
Politikus PKB tersebut menuturkan, seharusnya justru teknologi dan akses siaran televisi ke seluruh daerah yang diperbaiki. Dengan begitu, masyarakat di Papua maupun Aceh bisa menilai paslon yang berkontestasi dalam Pilpres 2019.
"Kecuali debat diikuti banyak massa sementara [sejauh ini] KPU hanya menetapkan hanya beberapa orang setiap paslon untuk dikirim. Jadi saya kira tetap di Jakarta saja," ucapnya.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean juga memiliki pendapat serupa. Menurutnya perubahan tempat tidak menjamin debat menjadi lebih baik, tetapi hanya menambah repot dan pengeluaran berlebih.
"Sekarang kita tanya ke KPU, manfaatnya di luar daerah itu apa? Percuma ditayangkan di daerah kalau yang masuk itu hanya elit-elit politik saja," tegas Ferdinand kepada reporter Tirto.
Politikus Partai Demokrat tersebut menegaskan, percuma saja debat kandidat Pilpres 2019 digelar di Papua atau daerah lain, namun pesertanya dibatasi. Jika masyarakat umum setempat boleh ikut terlibat dalam forum debat kandidat, barulah Ferdinand sepakat.
Namun itu tidak mungkin, karena akan menguntungkan Prabowo-Sandiaga. Menurutnya jika masyarakat setempat diizinkan masuk dan berinteraksi dari televisi, penduduk Indonesia bisa melihat langsung apa respons masyarakat setempat terhadap pembangunan di era Jokowi dan solusi baru yang ditawarkan Prabowo-Sandiaga.
"Di manapun penting kalau audience-nya rakyat. Tapi kalau cuma nonton di TV saja, ya enggak perlu," tuturnya.
"Aceh Jakarta Papua bolehlah, biar rakyat Papua sekalian tahu bahwa Jokowi cuma pencitraan," imbuhnya.
Mengapa Debat Kandidat di Papua itu Penting?
Direktur Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai daerah Papua menjadi bagian penting dalam Pilpres 2019. Sebab Jokowi selalu mengklaim sukses dengan pembangunan infrastruktur nasionalnya.
"Ketika dilakukan di daerah tertinggal, daerah jauh, itu kan pemikiran yang baik. Karena pembangunan bukan hanya di Jakarta. Kita perlu tahu juga apa memang daerah lain sama dengan perkembangan Jakarta," ucap Ujang kepada reporter Tirto.
"Ini bisa jadi bukti juga pembangunan di Indonesia dilakukan, bukan hanya debat kusir," imbuhnya.
Ketua KPU RI Arief Budiman menegaskan masih melakukan kajian untuk daerah Papua. Sebab ada beberapa syarat yang patut diperhatikan.
"Wilayahnya kita Indonesia, jadi debat bisa tidak di Jakarta. Tapi prinsipnya tetap harus mudah buat siapapun. Mudah bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, mudah juga bagi teman-teman media," kata Arief di Hotel Grand Mercure, Jakarta.
Sedangkan Komisioner KPU RI Ilham Saputra menegaskan, institusinya tengah menggodok sistem debat pilpres yang lebih bagus. Salah satunya terkait mempertimbangkan pentingnya pelibatan masyarakat umum untuk berinteraksi dengan kandidat Pilpres 2019. Selain itu yang tengah dibahas ialah, aspek keamanan di Papua.
"Kami mencari format yang tidak seperti yang sudah pernah dilakukan," kata Ilham kepada reporter Tirto.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
