tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan urgensi diselenggarakannya retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, agenda yang digelar pada 21-28 Februari 2025 menjadi perekat hubungan bagi gubernur dan bupati/wali kota di masing-masing wilayah.
Tito mengungkapkan, selama lima tahun menjadi Mendagri, dia kerap menemukan daerah-daerah yang hubungan antara gubernur dan bupatinya tak erat.
“Retret ini paling penting sekali adalah bagaimana kita memiliki, ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu sama lain," kata Tito, di Komplek Akmil, Sabtu (22/2/2025).
Dia mendorong kepada setiap gubernur di seluruh provinsi untuk mengumpulkan para bupati dan wali kotanya untuk saling berkenalan dan berkoordinasi terkait pekerjaan di masa akan datang. Nantinya, usai retret, Tito meminta setiap gubernur mengadakan rapat bersama bupatinya di setiap tiga atau empat bulan dalam rangka evaluasi program kerja di masing-masing wilayah.
“Harusnya rapat tingkat provinsi itu paling enggak lah tiga bulan, empat bulan sekali, mengevaluasi apa yang udah dikerjakan, apa yang kurang saling bantu,” kata dia.
Dia membantah jika rangkaian retret tersebut membuat kepala daerah menjadi seperti militer. Namun dia ingin, agar kepala daerah bisa mengambil nilai untuk diterapkan dalam kehidupan kepemimpinan di masing-masing wilayah kepemimpinannya.
“Nah, kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai-nilai penting yang juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin, tempat waktu, seperti tadi olahraga," kata Tito.
Tito menceritakan di hari pertama pelaksanaan retret, kepala daerah banyak yang terlambat pada saat acara senam pagi yang dilakukan pada pukul 05.30 WIB. Tito menyebut para kepala daerah mulai ramai berdatangan pada saat musik senam dinyalakan. Menurut Tito, hal itu perlu dievaluasi demi memperbaiki pola kerja mereka ke depan.
“Tadi kan begitu musik mulai baru, tadinya sedikit, baru ramai-ramai. Nah, kita mau merubah pola itu selama seminggu ini supaya mereka bisa tepat waktu," katanya.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menegaskan bahwa retret pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan.
“Rangkaian pembekalan kepala daerah di tahun ini, kita tentu harapkan akan mencapai target-target yang betul-betul diturunkan menjadi mata acara dalam seluruh rangkaian,” kata mantan Wali Kota Bogor ini.
Lebih lanjut, Bima menyebutkan, dari 503 kepala daerah tercatat hingga Jumat (21/2/2025) malam, sebanyak 450 hadir dan 53 belum hadir. Dari 53 tersebut, 5 di antaranya izin karena sakit dan 1 izin bersurat.
“Kemudian ada 47 yang hingga pagi ini belum ada kabar," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz
