Mencegah Sweeping Ormas di Bulan Ramadan

tirto.id - Aksi sweeping terhadap tempat hiburan malam oleh ormas sering terjadi selama Ramadan. Aksi semacam ini hampir merata di sejumlah daerah, termasuk ibu kota Jakarta. Sebagai bentuk antisipasi, Polda Metro Jaya mengumpulkan sejumlah tokoh Islam, ormas, hingga pengusaha hiburan malam, pada Rabu (24/5/2017).

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Polisi Suntana mengatakan, pertemuan yang digelar Polda Metro sebagai salah satu bentuk antisipasi. Menurut Suntana, pihaknya telah membahas berbagai permasalahan selama bulan Ramadan, termasuk kemungkinan terjadinya sweeping yang dilakukan oleh ormas.

Dalam pertemuan itu, kata Suntana, para peserta sepakat untuk tidak melakukan sweeping pada bulan Ramadan. “Pada kesempatan ini, alhamdulillah berkat dukungan dan doa restu dari para kiai, ulama, serta masyarakat semua, kita sudah mencapai kesepakatan tidak akan ada sweeping," kata Suntana di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Suntana mengatakan, mereka berkomitmen untuk membantu menjaga ketertiban selama bulan Ramadan. Pria yang sempat menjabat sebagai Kasat Intel Polres Jakarta Barat ini mengatakan, mereka akan membentuk tim untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Ramadan. Tim tersebut terdiri atas berbagai elemen.

“Biasanya dipimpin Satpol PP, dinas wisata kota atau kabupaten, terus dari Intel, dari teman-teman kodim dan juga beliau memantau dari ormas Islam juga sama-sama. Kita sama-sama memantau,” ujar Suntana.

Di saat yang sama, Suntana mengimbau kepada tempat makan dan panti pijat untuk tidak terbuka. Untuk tempat makan, mantan Wakapolres Metro Bekasi ini meminta agar tidak secara terang-terangan menjual makanan. Ia meminta penjual makanan untuk tidak menjajakan makanannya selama Ramadan.

Sementara untuk tempat pijat, Suntana mengaku tidak semua tempat akan tutup. Ia mengingatkan kalau tidak semua tempat pijat berdiri mandiri, sebab ada beberapa tempat pijat yang merupakan fasilitas dari hotel. Karena itu, ia meminta agar para pelaku bisnis pijat untuk buka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nantinya, kata dia, polisi akan memantau selama Ramadan.

“Tadi kita akan melakukan tindakan apabila ada informasi atau Polisi melaksanakan patroli dan memastikan bahwa tempat-tempat hiburan itu akan melakukan sesuai ketentuan. Kami akan membuat tim dari Pemda DKI dan kami yang setiap hari akan patroli," kata Suntana.

Oleh karena itu, Suntana menegaskan, masyarakat atau pun ormas tidak perlu melakukan penertiban sendiri. Masyarakat cukup menghubungi aparat berwajib untuk mengamankan pelaksanaan Ramadan.

“Kalau ada masyarakat yang melihat tempat hiburan tidak sesuai waktunya akan diberitahukan kepada kita [Polda Metro Jaya] dan kita akan bersama-sama melakukan penutupan dengan instansi terkait,” kata Suntana.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, Catur Laswono. Ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan langsung menindak tegas apabila menemukan tempat hiburan malam yang buka. Mereka akan langsung menutup hiburan malam tersebut.

“Kalau ketemu pada saat itu masih beroperasi dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan, operasinya ditutup,” ujar Catur di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Catur menegaskan, pihaknya hanya mengatur masalah jam operasional hiburan. Apabila ditemukan barang-barang negatif, hal itu menjadi kewenangan aparat kepolisian. Menurut dia, apabila ditemukan ada toko yang beroperasi di luar jam sesuai ketentuan Ramadan, maka pihaknya langsung akan menutup tempat hiburan itu. Akan tetapi, kata Catur, bukan menutup secara permanen.

“Bukan ditutup usahanya loh. Hal berbeda. Misal lagi beroperasi langsung saya suruh keluar. Tutup. Terus terbit peringatan,” kata Catur menjelaskan.

Saling Menghormati

Sejumlah tokoh agama yang hadir dalam acara tersebut pun ikut mengimbau kepada pengusaha tempat hiburan untuk menutup tempat hiburannya selama Ramadan. Para tokoh agama ini meminta agar satu sama lainnya memahami, ormas tidak melakukan sweeping, sedangkan pengusaha hiburan malam diminta menutup sementara usahanya.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Wasiat Ulama, Adib Syarif Abdullah. Menurut dia, pihaknya hanya meminta agar tempat hiburan tutup selama bulan Ramadan. Ia ingin tempat hiburan yang tutup tidak buka dengan cara lain.

“Untuk sementara untuk daerah-daerah yang punya hiburan-hiburan seperti Mangga Besar dan lain-lain itu hendaknya ditutup. Jangan sampai nanti mereka itu ditutup, mereka membuat hotel. Akhirnya terizinkan lagi, tapi kita inginnya itu semua ditutup karena ini untuk 1 bulan puasa, menjelang bulan suci saja untuk menjaga kesucian bulan Ramadan ini,” kata Adib di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

“11 bulan sebebasnya dia melaksanakan, tapi khusus satu bulan ini hargai. Dari hati mereka-mereka yang memiliki perusahaan hiburan malam," ujar pria yang juga Ketua Dewan Syuro Garis.

Hal senada juga diungkapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta. Sekretaris MUI Jakarta Robi Nurhadi menegaskan, Islam tidak mengenal istilah sweeping dalam beragama. Robi mengatakan, Islam dekat dengan pemerintah.

“Islam tidak mengajarkan sweeping. Islam mengajarkan ketaatan pada ulil amri. Itu adalah penguasa dan ulama," kata Robi saat berbincang dengan Tirto, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Robi mengatakan, MUI sebagai organisasi memang tidak bisa melarang orang-orang yang mengambil pilihan untuk melakukan sweeping saat terjadi pelanggaran pelaku hiburan malam. Ia mengingatkan hukum kausalitas berlaku begitu ada tindak sweeping. Ia menilai, para pengusaha hiburan malam untuk tidak beraksi selama Ramadan. Dengan demikian, tidak akan ada sweeping dalam bulan Ramadan.

“Pilihan saya sederhana saja. Sweeping itu tidak akan ada apabila mereka tertib tidak melanggar. Jadi, jangan pernah berpikir ada sweeping kalau tidak pernah ada pelanggaran," kata Robi

Robi mengingatkan, Ramadan merupakan momen baik untuk umat Islam bersatu. Ia menilai, Pilkada DKI Jakarta yang panas bisa kembali adem lewat bulan Ramadan. Dengan demikian, kata dia, Ramadan bisa menenangkan situasi panas akibat pilkada.

Ormas Islam Pastikan Tak Ada Sweeping

Secara terpisah, dua ormas Islam di DKI Jakarta, yakni Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta dan GP Ansor DKI Jakarta memastikan tidak akan melakukan sweeping. Ketua DPD FPI DKI Jakarta, Buya Abdul Majid memastikan FPI tidak akan melakukan sweeping selama Ramadan. Ia menegaskan, FPI Jakarta menyerahkan kewenangan tersebut kepada polisi.

“Tidak ada sweeping dari FPI. Itu tugas aparat," tegas Majid saat dihubungi Tirto, Rabu.

Sayang, Majid tidak menjelaskan langkah FPI selama bulan Ramadan agar ibadah berjalan dengan baik. Ia pun tidak menjelaskan kegiatan FPI Jakarta di bulan Ramadan.

Hal yang sama juga akan dilakukan GP Ansor Jakarta. Ketua antarbidang GP Ansor DKI Jakarta, Redim Okto Fudin memastikan pihaknya tidak akan melakukan sweeping selama bulan Ramadan. Mereka akan mematuhi hukum untuk tidak sweeping. Ia pun mengaku GP Ansor akan berkoordinasi dengan aparat bila menemukan pengusaha hiburan nakal.

“Kita tidak mungkin melakukan hal-hal di luar jalur hukum semestinya. Kita masih punya pihak kepolisian. Kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tni untuk sama-sama menertibkan atau menghimbau," kata Redim saat dihubungi Tirto, Rabu.

Redim mengatakan, GP Ansor DKI telah menginstruksikan kepada seluruh anggota, baik Banser maupun Ansor untuk menjaga kekhusyuan Ramadan. Mereka hanya akan menjaga kampung masing-masing agar Ramadan di Indonesia berjalan aman dan tenang.

Terkait tempat makan, Ansor tidak mempermasalahkan ada rumah makan yang buka. Ia mengatakan, GP Ansor menghargai umat agama lain untuk mencari makan selama bulan puasa. Selain itu, mereka tidak ingin menghambat rezeki pemilik rumah makan tersebut. Mereka hanya mengimbau untuk tidak terlalu terbuka selama bulan puasa.

“Jangan terlalu terbuka. Sebaiknya agak tertutup. Kalau pun memang mau buka, itu ya bisa lah menjelang buka puasa di antara jam 3-4 sampai Magrib," kata Redim.

Sementara itu, untuk masalah tempat hiburan malam, GP Ansor telah menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk berkoordinasi dengan pihak berwajib. Pihak berwajib tidak hanya kepolisian, tetapi juga pemerintah seperti gubernur dan camat. Apabila tidak diindahkan, mereka akan melaporkan kepada aparat berwajib.

“Kalau pun memang nanti tidak bisa ditertibkan, kita akan berkoordinasi dan akan mengambil tindak lanjut pertama pihak kepolisian dan pihak TNI untuk minta segera ditutup," tegas Redim.

Terlepas dari itu semua, pertemuan yang difasilitasi Polda Metro Jaya tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk antisipasi terjadinya sweeping oleh ormas. Namun, upaya tersebut akan sia-sia manakala para pihak tidak saling menghormati satu sama lain, termasuk ketika aparat kepolisian tidak tegas dalam menyikapi persoalan yang terjadi.