tirto.id - Awal Januari silam, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengalami kekalahan telak dalam pemungutan suara terkait Brexit. May kalah dengan selisih 230 suara. Rinciannya: 432 anggota parlemen menolak rencana Brexit dan 202 lainnya mendukung rencana Inggris keluar dari Uni Eropa.
“Parlemen telah berbicara dan pemerintah telah mendengarkan,” ucap May. “Jelas, Parlemen [Inggris] tidak mendukung kesepakatan ini. Akan tetapi, pemungutan malam ini tidak memberitahu apa yang telah didukungnya.”
Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengatakan bahwa Brexit merupakan masalah Partai Konservatif, bukan masalah seluruh negara. Ia menambahkan, upaya pemerintah untuk mengarahkan Parlemen agar bersedia melakukan Brexit adalah “salah satu proses parlementer paling kacau yang pernah dialaminya sepanjang 35 tahun bekerja di Parlemen.”
Sementara anggota Parlemen dari Partai Konservatif sekaligus pemimpin Brexiteer (kelompok pro-Brexit), Boris Johnson, mengungkapkan kekalahan May di Parlemen otomatis membawa “mandat besar” untuk kembali ke Brussels (markas Uni Eropa) guna mencari kesepakatan yang lebih baik.
“Kita tidak seharusnya cuma mempertahankan bagian-bagian yang baik dari kesepakatan, lalu menyingkirkan jalan keluar, tetapi juga harus secara aktif mempersiapkan diri di tengah antusiasme yang semakin besar,” jelasnya.
Dampak Berkepanjangan
Brexit bisa jadi gagal, namun implikasinya terhadap perekonomian Inggris tidak dapat ditarik begitu saja. Tanpa keputusan berarti selama kurang lebih tiga tahun terakhir, Inggris terjebak dalam ketidakpastian yang membikin kondisi ekonomi (cukup) sempoyongan━meski beberapa pihak mengklaim perekonomian Inggris “baik-baik saja.”
Beberapa dampak buruk tersebut, mengutip laporan Bloomberg, antara lain keengganan para investor untuk membelanjakan dananya ke Inggris, naiknya inflasi selepas referendum, jatuhnya nilai tukar poundsterling, hingga turunnya harga properti di kota-kota besar macam London dan sekitarnya.
Pertumbuhan ekonomi Inggris saat ini, sebagaimana diwartakan Bank of England, berada di kisaran 2% lebih kecil bila dibandingkan dengan kondisi sebelum referendum. Di saat bersamaan, pemerintah terus-menerus menggenjot pengeluaran untuk Brexit yang tercatat sudah menyentuh £40 miliar per tahun atau £800 juta per minggu━jumlah yang dikritik kelompok oposisi karena dengan angka itu pemerintah, misalnya, dapat memperbaiki asuransi kesehatan publik.
Konsekuensi tersebut nyatanya mengancam pula status London sebagai “pusat keuangan Eropa”. Laporan dari firma konsultan keuangan Ernst & Young (EY) pada awal tahun ini menyebutkan banyak bank dan perusahaan jasa keuangan yang memindahkan aset mereka ke luar London sehubungan dengan Brexit. Total aset yang berpindah mencapai £1 triliun ($1,3 triliun).
Mereka yang tercatat memindahkan asetnya dari London, menurut The Guardian, yaitu Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, dan Société Général.
Pindahnya aset tersebut dikarenakan tak ada kejelasan tentang masa depan Inggris dengan Uni Eropa. Dalam dunia bisnis, ketidakjelasan bisa berarti kesulitan untuk merencanakan masa depan. Tentu para pemangku kebijakan di perusahaan tak ingin terjebak dalam kondisi semacam itu. Selain faktor ketidakpastian, perusahaan dan bank juga ingin melindungi kegiatan operasional dan klien dari naik turunnya pasar maupun perubahan mendadak dalam regulasi.
“Angka yang kami peroleh hanya mencerminkan gerakan yang telah diumumkan secara publik,” terang Kepala Keuangan EY, Omar Ali, kepada CNN. “Kami paham bahwa di balik layar, perusahaan terus merencanakan skenario lainnya bila ‘tidak terjadi kesepakatan.’”
Bank of England memprediksi ketika semakin banyak bank atau perusahaan yang menarik asetnya dari London, Inggris akan terkena krisis keuangan yang lebih buruk dibanding bencana 2008.
Opsi Utama: Frankfurt
Ketidakpastian politik dalam Brexit, sekali lagi, menciptakan konsekuensi nyata bagi para pelaku bisnis. Perusahaan keuangan maupun bank dipaksa untuk mengambil kebijakan yang tegas agar roda bisnis dipastikan tetap dapat berjalan.
Laporan New Financial, lembaga think tank ekonomi yang bermarkas di Dublin, menyatakan ada kurang lebih 275 perusahaan keuangan yang telah memindahkan sebagian besar aset maupun lini bisnisnya━termasuk pegawai━ke luar Inggris, sebagai imbas dari Brexit. Prediksi New Financial menyebutkan: jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh Brexit.
Wilayah yang dituju, masih mengutip laporan yang sama, yakni Dublin (Irlandia), Luksemburg, Paris (Perancis), Amsterdam (Belanda), serta Frankfurt (Jerman). Setengah dari perusahaan ekuitas memilih Dublin sebagai markas terbaru, sedangkan hampir 90 persen bank maupun perusahaan investasi menjadikan Frankfurt sebagai markas anyar bisnis mereka. Dari sekian nama yang muncul, Frankfurt lebih banyak diperbincangkan dan dianggap jadi pengganti ideal bagi London.
“Frankfurt adalah pilihan pertama bagi bank-bank ketika ada Brexit,” ungkap Kepala Ekonom Haleba, Gertrud Traud, kepada Financial Times.
Frankfurt Main Finance (FMF), kelompok lobi lokal, menegaskan sudah ada 30 lembaga keuangan yang mengajukan proposal pemindahan aset dan bisnis ke Frankfurt kepada Bank Sentral Eropa. Diperkirakan, pindahnya bank-bank ke Frankfurt dapat menyerap 4.500 pekerja pada 2020 mendatang.
Para pelaku bisnis tentu tak asal-asalan dalam memilih Frankfurt. Laporan bertajuk “Frankfurt As A Financial Centre After Brexit” yang disusun SPERI (Sheffield Political Economy Research Institute) menjelaskan Frankfurt dipilih sebagai pusat keuangan Eropa karena kondisi politik Jerman yang stabil, dekat dengan institusi ekonomi paling penting di Eropa macam Bank Sentral Eropa sampai Bundesbank, serta harga properti yang relatif murah.
Turunnya pamor London sebagai pusat keuangan Eropa sendiri sebetulnya sudah diprediksi lembaga pemringkat seperti Z/Yen. Beberapa waktu lalu, dalam laporannya, untuk pertama kali sejak 2015, Z/Yen menempatkan London di bawah New York. Digesernya London dari posisi puncak kota dengan kemudahan berbisnis di tingkat global, berdasarkan analisis Z/Yen, disebabkan oleh ketidakpastian Brexit. Hitung-hitungan Z/Yen didasarkan pada faktor regulasi, upah, serta infrastruktur.
Meski diragukan oleh sebagian pihak, sebagian kalangan yang lain tetap menganggap London sebagai pusat keuangan Eropa yang ideal. Eksistensi London sebagai pusat keuangan di Eropa sudah tertanam sejak lama, tepatnya abad ke-18.
Dari situ, London lantas berkembang, menggelinding melintasi zaman, serta dipercaya jadi markas dari puluhan institusi global. Kontribusinya tak main-main: industri jasa keuangan di London mampu mempekerjakan 2,2 juta orang, memberikan sumbangan pendapatan 12,5% dari PDB, dan menghasilkan pendapatan £72 miliar ($100 miliar) dari pajak.
Kepala Barclays, John McFarlane, mengatakan bahwa dirinya yakin London tetap akan menjadi pusat keuangan global yang memegang peran penting dalam percaturan ekonomi di Eropa, sekalipun Brexit, pada nantinya, terwujud. Sedangkan Catherine McGuinness dari City of London Corporation menegaskan upaya untuk menggantikan London sebagai pusat keuangan Eropa “tidaklah mudah.”
Keputusan apakah London bakal tetap berdiri dengan status “pusat keuangan Eropa” masihlah harus menunggu bagaimana ontran-ontran Brexit ini berakhir. Yang jelas, semakin lama ketidakpastian soal Brexit bergulir, maka semakin besar pula tekanan yang muncul di kalangan pelaku bisnis dan usaha. Akhirnya, hanya satu rumus yang berlaku: pebisnis cuma bisa berencana, politisi yang menentukan.
Editor: Nuran Wibisono
