tirto.id - Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka turut ambil bagian dalam perayaan Hari Buruh 2018. Politisi PDIP ini membacakan lima butir Panca Maklumat Rakyat Pekerja.
"Kami yang tergabung dalam konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI). Hari ini, 1 Mei 2018 memberikan mandat kepada Presiden Republik indonesia Bapak Joko Widodo untuk, pertama, mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis pada riset nasional dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," kata Rieke dari atas mobil komando di tengah aksi demo Taman Pandang Istana, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/5/2018).
Selain itu, KRPI pun memberi mandat ke Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Trilayak Rakyat Pekerja, yaitu kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi seluruh pekerja Indonesia.
KRPI pun menuntut Presiden Joko Widodo memberikan Lima Jaminan Sosial yang terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan pekerja bagi buruh.
KRPI juga menyerukan kepada pemerintah untuk mengangkat pegawai honorer, tenaga harian lepas, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS menjadi pegawai tetap negara. Untuk itu, KRPI menuntut agar pemerintah bersama DPR segera membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2018.
"Mereka telah mengabdikan diri kepada negara selama bertahun-tahun dan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program Pemerintah Pusat maupun Daerah," seru Rieke.
Terakhir KRPI memberikan mandat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan aset negara dan memperbaiki tata kelola BUMN seperti yang diatur oleh konstitusi .
Beberapa saat setelah memberikan orasi, Rieke dan sejumlah perwakilan KRPI pun diterima ke Istana Merdeka. Namun, Rieke enggan memberikan keterangan apapun kepada awak media.
Massa aksi dari Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia mulai padati Taman Pandang Istana Merdeka, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.30 WIB, Selasa (1/5/2018). Sebelumnya massa berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan Tirto, tampak ratusan aparat gabungan TNI-Polri berjaga mengawal jalannya aksi, beberapa di antara mereka bahkan membawa tembakan gas air mata. Tampak juga sejumlah barracuda bersiap di persimpangan jalan Medan Merdeka dan Majapahit. Selain itu, kawat berduri juga disiagakan di antara massa dan aparat.
Dari pantauan Tirto, massa sudah memadati kawasan patung kuda sejak sekitar pukul 07.00 WIB. Akibatnya, polisi terpaksa menutup jalan Medan Merdeka Barat arah ke Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Meski begitu, jalur Transjakarta untuk kedua lajur tetap dibuka.
Selain itu, massa aksi pun membawa sejumlah banner berisi tuntutan mereka, di antaranya menuntut pembatalan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, penghapusan outsourcing, kerja berkedok magang, turunkan harga kebutuhan pokok dan stop TKA buruh kasar asal Tiongkok.
"Cabut PP 78 tahun 2015 dan tolak upah murah dan hapus juga outsourcing yang selama ini kita dari 2014 sampai sekarang penghapusan outsourcing belum terlaksana," kata Pandi, salah satu massa aksi dari Federasi Serikat Metal Indonesia di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat (01/05/2018).
Tampak juga sejumlah massa dengan pakaian berwarna cokelat khas pegawai pemerintahan. Salah satunya Eko Bagyo (45), salah seorang pegawai kelurahan asal Pati, Jawa Tengah yang sudah 13 tahun mengabdi. Ia menuntut agar pemerintah segera merevisi Undang-Undang Aparatur Negara.
"Sehingga kami bisa jadi PNS dengan teman-teman saya seluruhnya, dengan seluruh honorer di Indonesia," kata Eko di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (01/05/2018).
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Maya Saputri
