tirto.id - Presiden Joko Widodo dinilai perlu menegur Menteri BUMN terkait kejadian mati listrik yang menimpa wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah kemarin Minggu (4/8/2019).
Peneliti Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmi Radhi mengatakan mati listrik ini diyakini turut disebabkan karena ketidakjelasan manajemen PT PLN.
Pasalnya posisi itu hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) ketimbang diisi oleh Direktur Utama definitive atau sah usai Sofyan Basir ditangkap KPK. Menurut Fahmi hal ini menimbulkan gangguan pada manajemen dan proses pengambilan keputusan.
“Saya kira ya Menteri BUMN perlu teguran ya. Saya liat keputusan dari menteri BUMN yang selama ini hanya menetapkan Plt. Dirut. Ini juga dipilih secara arisan. Dalam jangka pendek sudah ada tiga Plt. Secara manajerial proses pengambilan keputusan manajerial jadi tidak sehat,” ucap Fahmi saat dihubungi reporter Tirto pada Senin (5/8/2019).
Menurut PLN, kejadian Minggu (4/8/2019) lalu disebabkan karena adanya trip atau gangguan pada pembangkit listrik di Banten. Lalu adanya gangguan SUTET dan kerusakan turbin pada sistem kelistrikan dari Jawa Tengah.
Menurut Fahmi PLN sebenarnya sudah memiliki mekanisme antisipasi melalui proses monitoring dan proteksi berlapis. Hal ini kata Fahmi menjelaskan capaian PLN pada tahun 2008 ketika perusahaan plat merah itu mampu mencapai tingkat pemadaman 0,09 persen di tahun 2008 yang artinya hampir tidak ada pemadaman.
Namun, usai kasus Sofyan dan ketidakjelasan sikap Menteri BUMN, Fahmi menduga bahwa persoalan manajemen ini menyebabkan adanya celah terjadinya kesalahan atau masalah dalam insiden mati listrik Minggu (4/8/2019) lalu. Fahmi mengatakan pemadaman massal seharusnya bisa dicegah bila proses monitoring dan proteksi berjalan dengan baik.
“Saya menduga itu ya. Meskipun tidak secara langsung tapi itu ada kaitan dengan pengambilan keputusan. Pucuk pimpinan BUMN yang krusial ini harus hadir dalam masalah ini,” ucap Fahmi.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
