tirto.id - Pemerintah berencana mengundang maskapai asing untuk melayani rute domestik di Indonesia. Ide ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo menyikapi tingginya harga tiket pesawat di Indonesia.
Direktur Utama AirAsia Indonesia Dendy Kurniawan menjelaskan, maskapai asing yang akan membuka layanan penerbangan domestik di Indonesia harus mengikuti UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.
Dalam hal ini ia merujuk pada ketentuan bahwa 51 persen atau mayoritas sahamnya harus dimiliki oleh perusahaan atau perorangan dari dalam negeri.
“Kami patokannya di UU No. 1 Tahun 2009, di situ sudah jelas disebutkan bahwa maskapai nasional komersial itu harus 51 persen minimal dimiliki nasional dalam PT maupun perorangan,” ucap Dendy dalam konferensi pers usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) AirAsia Indonesia di Jakarta, Senin (24/6/2019).
Dendy mencontohkan maskapai AirAsia Indonesia yang notabene brand-nay berasal dari Malaysia pun sudah mematuhi ketentuan itu. Menurutnya, meski induk usahanya berada di luar negeri, berdirinya AirAsia di Indonesia berada di dalam status PT. Dalam hal ini Airasia Indonesia, katanya, berstatus sebagai badan usaha nasional.
“Kami juga sama AirAsia Indonesia 51 persen itu dimiliki badan usaha nasional. Memang kami pakai brand Air Asia tapi secara HOC kami PT di sini. Kami maskapai nasional penerbangan nasional berjadwal,” jelas Dendy.
Lalu terkait harga tiket, Dendy mengatakan nilai yang dijual maskapainya saat ini sudah berada pada tingkat yang murah. Dendy menyatakan, imbauan pemerintah agar para maskapai menurunkan harga tiketnya, tidak ditujukan kepada maskapainya.
“Saya rasa mungkin imbauan itu bukan ke kami. Kami sudah murah, kok. Kalau dilihat kami juga ada promo baru launching. Apalagi tarifnya hari ini bisa dilihat,” tukas Dendy.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
