Masih di Luar Negeri, Agus Supriatna Tak Hadir Pemeriksaan KPK

"Tadi penasihat hukum datang dan menyampaikan surat pemberitahuan tidak hadir dan permintaan penundaan pemeriksaan. Alasan tidak hadir karena sedang berada di LN (luar negeri)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Reporter: Andrian Pratama Taher

Terbit 15 Dec 2017 11:40 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan fisik pada Helikopter Agusta Westland (AW) 101 di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (24/8). ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf.

tirto.id -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal (Purn) Agus Supriatna, Jumat (15/12/2017). Agus diperiksa sebagai saksi tersangka Dirut PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh. Namun, Agus mengaku tidak bisa hadir karena masih di luar negeri.

"Diagendakan diperiksa hari ini di gedung KPK. Namun tadi penasihat hukum datang dan menyampaikan surat pemberitahuan tidak hadir dan permintaan penundaan pemeriksaan. Alasan tidak hadir karena sedang berada di LN (luar negeri)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada Tirto, Jumat (15/12/2017).

Meskipun dikabarkan di luar negeri, KPK mencatat Agus sudah kembali dari luar negeri pada awal Desember ini. Ia sudah tiba di Indonesia pada tanggal 8 Desember 2017. Untuk memastikan mantan Kasum TNI itu kembali ke Indonesia, KPK akan mengecek ulang informasi kedatangan Agus.

Selain itu, KPK juga akan berkoordinasi dengan POM TNI. KPK berharap Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan POM TNI mau membantu pengungkapan kasus korupsi tersebut.

"Kami percaya Komitmen Panglima TNI kuat untuk membongkar kasus korupsi ini. Apalagi sejak awal ini menjadi konsern Presiden Joko Widodo," kata Febri.

POM TNI melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi atas pembelian helikopter AW-101. Dalam penyelidikan, POM TNI menemukan indikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sampai saat ini, ada 5 orang anggota TNI AU yang menyandang status sebagai tersangka. Kelima oknum TNI AU ini yakni Marsma Fachri Adamy, Kolonel FTS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan TNI AU, Letkol WW selaku pemegang kas, dan Pelda SS.

Fachri bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen, Kolonel FTS sebagai penanggungjawab pengadaan, WW sebagai pejabat pemegang kas, dan SS menyalurkan dana kepada para pihak.

Selain lima tersangka dari tubuh TNI, KPK ikut menangani kasus ini. Mereka telah menetapkan Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka. Irfan diduga mengatur tender proyek pengadaan helikopter senilai Rp 715 miliar itu.

Diduga, negara mengalami kerugian Rp224 miliar akibat pembelian tersebut. Barang bukti berupa pemblokiran rekening BRI an. Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp139 miliar lebih. Selain itu, penyidik POM TNI telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp7,33 miliar dari Letkol Adm WW pejabat pemegang kas yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Irfan Kurnia Saleh disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga artikel terkait KORUPSI HELIKOPTER AW101 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Hukum

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri