tirto.id - Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan perluasan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap di beberapa ruas jalan. Sistem ganjil-genap yang saat ini berlaku di Jalan Jendral Sudirman, M.H. Thamrin, dan sebagian Jalan Gatot Subroto akan diperluas hingga seluruh ruas Jalan Gatot Subroto, Jalan S. Parman, Jalan M.T. Haryono, Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Ahmad Yani, dan Simpang Coca Cola atau Perintis Kemerdekaan Cempaka Putih.
Selanjutnya secara bertahap pembatasan juga akan merangsek ke Jalan Arteri Pondok Indah, Jalan Rasuna Said, dan Jalan Benyamin Sueb. Selain memperluas wilayah, Pemprov DKI Jakarta juga akan memperpanjang durasi sistem gajil-genap. Pada mulanya sistem ini berlaku dari pukul 06.00 ke pukul 10.00 dan pukul 17.00 sampai pukul 20.00 di hari kerja. Namun selanjutnya durasi pemberlakuan akan dimulai pukul 06.00 hingga pukul 21.00 WIB.
“Sudah ada Pergubnya tinggal diimplementasikan,” kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono.
Perluasan area dan perpanjangan durasi sistem ganjil-genap berlaku dalam menyambut Asian Games 18 Agustus - 2 September 2018. Uji cobanya akan dilakukan pada pekan pertama dan kedua Juli 2018, kemudian dievaluasi di pekan ketiga Juli 2018, dan pelaksanaannya pada minggu keempat Juli 2018.
Tujuannya agar ruas jalan yang dilalui rombongan atlet dari wisma ke venue Asian Games tidak macet. Sehingga perjalanan rombongan atlet diharapkan bisa semakin efisien.
Dewan Olimpiade Asia menetapkan 35 menit sebagai waktu tempuh maksimal dari wisma atlet ke venue Asian Games. Bambang mengatakan saat ini masih ada dua rute yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Pertama rute Wisma Atlet Kemayoran ke Lapangan Golf Pondok Indah sejauh 40 km. Kedua rute Wisma Atlet ke GOR POPKI Cibubur yang berjarak 39 km. Dengan adanya pengawalan khusus dan sistem buka-tutup jalan, kata Bambang, jarak tempuh masing-masing masih bisa dicapai 35-38 menit.
“Wisma Atlet-pondok Indah itu dari 50 menit kita bisa tekan ke 38 menit. Kalau rute Wisma Atlet ke GOR Popki Cibubur itu masih 35,1 menit. Jadi masih kelebihan 1 detik,” ujarnya.
Perlu Dibenahi
Pemerhati transportasi Djoko Setijowarno menilai pemberlakuan ganjil-genap di Jakarta akan efektif mengurai kemacetan jika sarana transportasi publik yang ada menggaet pengguna kendaraan pribadi. Sayangnya, kebijakan Pemprov DKI memperbolehkan sepeda motor di Jalan arteri Sudirman-Thamrin cenderung kontraproduktif dengan tujuan tersebut.
“Alasannya keadilan, tapi kan kita bukan bicara soal itu. Kita bicara soal mendorong perpindahan ke angkutan umum, peningkatan kualitas udara, kecepatan kendaraan, angka kecelakaan dan sebagainya,” ujarnya saat dihubungi Tirto.
Selain itu, Djoko mengatakan sistem ganjil-genap dan perbaikan sarana transportasi massal juga mesti dibarengi dengan penyediaan sarana penunjang transportasi publik seperti lahan parkir; merevitalisasi dan melebarkan pedestarian; restrukturisasi angkutan kecil yang tidak efisien; serta integrasi antarmoda angkutan umum.
“Kalau sudah dimulai dan penataan transportasi publik sudah selesai, baru itu bisa berlaku efektif,” katanya.
Selama hal-hal tersebut tidak dilakukan secara bersamaan, Djoko menilai sistem ganjil-genap tak akan efektif bisa mengatasi kemacetan. Ujung-ujungnya banyak orang mengakali sistem itu seperti dengan menunda kepulangan sampai durasi pemberlakuan aturan itu selesai.
“Jadi sekarang ini memang penerapannya hanya akan efektif mengurai kemacetan di jam pemberlakuannya saja. Kita kan terapkannya masih parsial, belum seperti di Jepang yang seharian penuh," ucapnya.
Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Agus Suyatno tak mempermasalahkan rencana penerapan sistem ganjil-genap untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games.
Namun, kebijakan tersebut sebaiknya bersifat temporer lantaran infrastruktur transportasi publik di Jakarta belum memadai. Ia juga menekankan sistem ganjil-genap memiliki banyak kekurangan dari sisi aturan, salah satunya soal sulitnya teknis pengawasan.
Sulitnya pengawasan ini membuat potensi pelanggaran sangat tinggi. Mulai dari pemalsuan pelat nomor mobil sampai bisnis pelat nomor polisi antara oknum polisi dengan konsumen.
"Jadi ini perlu diwaspadai jangan sampai potensi pelanggaran hukum seperti ini tidak ditindak tegas. Karena kita kan tahu kebijakan three in one orang mengakali pakai joki, nah ganjil-genap ini ya potensi-potensi itu lah yang sulit diawasi tapi harus," ujarnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Muhammad Akbar Wijaya
