tirto.id - Bulan suci Ramadan segera tiba. Selain waktu bagi umat Islam menunaikan ibadah puasa, ini adalah masa di mana harga kebutuhan pokok dalam negeri biasanya melambung tinggi.
Berkaca dari Ramadan tahun lalu, inflasi melonjak 0,95% secara month-to-month (mtm) dan 3,47% secara year-on-year (yoy) pada April 2022. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran naik signifikan kala itu. Mulai dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (1,76%) hingga Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,28%).
Benar saja, gejala regular ini terulang lagi. Sepekan jelang Ramadan 1444 Hijriah, harga berbagai bahan pokok dalam negeri sudah menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, beras sudah dijual Rp13.300 per kilogram (kg) pada Rabu (15/3/2023). Harganya naik Rp100 per kg dibanding Rabu (8/3/2023) atau pekan sebelumnya.
Selain beras, kenaikan juga dialami harga daging ayam dari yang sebelumnya Rp33.700 per kg menjadi Rp34.600 per kg (naik 2,67%). Begitu pula dengan daging sapi dari yang awalnya seharga Rp134.000 per kg menjadi Rp134.150 per kg (naik 0,11%).
Kemudian telur ayam dari awalnya seharga Rp28.500 per kg menjadi Rp29.250 per kg, lalu bawang putih, cabai merah, cabai rawit dan minyak goreng. Bawang merah menjadi satu-satunya bahan baku yang mengalami penurunan harga, yakni dari Rp38.400 per kg menjadi Rp37.900 per kg. Sedangkan harga gula pasir masih terpantau stabil seharga Rp14.500 per kg.
Menurut pengamat ekonomi asal Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Gunawan Benjamin, permintaan atau demand terhadap barang-barang kebutuhan pokok memang selalu naik jelang Ramadan. Satu di antara pemicunya adalah peningkatan konsumsi rumah tangga. Selama ini, gejala itu kerap direspons dengan menambah pasokan atau supply demi mengendalikan harga.
Namun, menurut Gunawan, sebenarnya ada trik lain yang bisa ditempuh. Yakni dengan mengedukasi masyarakat untuk berperilaku bijak dan hemat pada masa-masa keagamaan seperti Ramadan.
“Kenapa kita tidak bisa makan dan minum dalam jumlah yang sama dengan hari biasa. Contoh, pada hakikatnya puasa memang melatih kita untuk menahan lapar,” ujarnya kepada tirto.
Kendalikan Inflasi Ramadan lewat Bansos
Tak jauh berbeda dari sebelumnya, kali ini pemerintah juga memakai skema serupa untuk menjaga daya beli masyarakat pada Bulan Ramadan tahun ini.
Saat Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Tahun 2023 pada Minggu (5/3/2023) lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membocorkan rencana pemberian bansos sebagai satu di antara strategi pengendalian inflasi selama Ramadan dan Idulfitri.
Bansos akan disalurkan kepada 21,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan berturut, yakni pada Maret, April dan Mei 2023. Bantuan yang dimaksud berupa beras sebanyak 10 kilogram, telur dan daging ayam. Untuk beras rencananya disalurkan melalui Perum Bulog, sedangkan bantuan lainnya disalurkan oleh ID Food.
“Akan diberikan untuk tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Nah, ini diharapkan dalam tiga bulan ini bisa berjalan,” ujar Airlangga.
Selain bantuan pangan selama Ramadan dan Idulfitri berupa beras, telur dan daging ayam, pemerintah juga menyalurkan beberapa jenis bansos lainnya kepada KPM. Antara lain bansos PKH senilai Rp200.000 per Kepala Keluarga (KK) per bulan, kemudian bansos Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan dan Bantuan Langsung Tunai Ekstrem senilai Rp300.000 per bulan.
Bila dijumlahkan, satu KK bisa memeroleh Rp700.000 per bulan. Akan tetapi, terdapat ketentuan yang melarang KPM mengantongi bantuan ganda atau lebih dari satu jenis bansos. Dengan kata lain, KPM yang sudah menerima bansos PKH tidak dibenarkan kembali memeroleh BPNT atau Program Sembako.
“Kami tidak tinggal diam. Kami, dibantu para pendamping dana bansos untuk penerima manfaat, SDM PKH, terus bergerak memperbaiki data ganda dengan melibatkan Pemda dan Dukcapil,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini pada Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta.
Nilai Bantuan Kurang "Cukup"
Pemerintah ingin memastikan bahwa distribusi bansos lebih merata dan dapat dirasakan masyarakat luas. Meskipun demikian, jika tiap KK hanya boleh memeroleh satu jenis bansos, maka bantuan yang didapat KPM diasumsikan berkisar Rp200.000-Rp300.000 per bulan.
Angka ini jauh dari kata cukup. Faktu belum mencukupinya nilai bansos ini disampaikan oleh salah satu peserta KPM.
Ilely – bukan nama asli, warga Desa Kilwaru, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku ini tidak mau hanya mengandalkan bantuan sosial (bansos) senilai Rp300.000 per bulan. Angka yang terbilang pas-pasan untuk sekadar biaya makan-minum. Untuk membantu memenuhi kebutuhan harian, saat ini dirinya memilih melakukan budidaya singkong.
Ibu dua anak ini harus memutar otak untuk menggali sumber pendapatan lain demi menutup kekurangan. Apalagi bulan suci Ramadan segera tiba, harga barang-barang kebutuhan pokok diperkirakan naik tajam.
"Kalau dicukup-cukupi ya bisa saja. Tapi tidak mungkin kita hanya mengandalkan bansos, pasti kurang, makanya harus ada pemasukan lain," ujar Ilely kepada Tirto, Rabu (15/3/2023).
Di tempat berbeda, Juni – juga bukan nama asli – sedang mengemas perkakas sehabis jualan lontong pagi di teras rumahnya, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warung sederhana ini adalah sumber penghasilan utama Juni sejak dulu.
Juni, janda berusia 63 tahun, merupakan satu di antara penerima manfaat bansos. Teranyar ia memeroleh voucher belanja barang kebutuhan pokok senilai Rp400.000. Baginya, uang sebanyak itu sudah cukup memenuhi kebutuhan makan-minum selama sebulan.
“Kalau segitu per bulan, untuk kebutuhan dasar saja cukup, tapi ya pas-pasan,” kata Juni kepada Tirto.
Selain Ilely dan Juni masih banyak penerima KPM lain yang tidak dapat mencukupi biaya hidup mereka jika hanya bersandar dari bansos.
Mengacu pada data BPS, pengeluaran untuk kebutuhan makan per kapita tahun 2022 lalu mencapai Rp665.757 per bulan. Ini masih pengeluaran normal pada hari-hari biasa di luar hari besar keagamaan. Sedangkan garis kemiskinan tercatat Rp535.547 per kapita per bulan.
Alhasil bisa dikatakan bahwa, nilai bansos yang memadai ada di kisaran Rp500.000 hingga Rp700.000. Akan tetapi faktanya, nilai yang diterima masih jauh di bawah rerata kebutuhan normal. Mempertimbangkan hal tersebut, sudah sepantasnya pemerintah mengkaji kembali anggaran bansos agar lebih tepat guna bagi penerima.
Editor: Dwi Ayuningtyas
