Luhut Jelaskan Hasil Mediasinya dengan Pilot dan Karyawan Garuda

tirto.id - Menteri Koordinasi Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tengah berupaya menyelesaikan konflik antara Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Luhut juga mengaku akan mengakomodir aspirasi kedua belah pihak dengan cara melakukan kajian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia. "Review [kajian] kan boleh aja. Masukan, kan dari mana aja boleh masukan, nanti tinggal kita lihat," kata Luhut di Kementerian Keuangan Jakarta pada Senin (4/6/2018).

Ia menjelaskan, langkahnya untuk melakukan kajian terhadap kinerja Garuda Indonesia karena mendapat keluhan dari APG dan Sekarga tentang manajemen Garuda yang diklaim semakin memburuk.

"Mereka datang ke saya, ingin berbicara mengenai kekhwatiran mereka mengenai keadaan Garuda. Saya bilang apanya yang khawatir kan keuangan bagus-bagus aja, untungnya kan tambah baik," ungkap Luhut.

Kemudian, lanjut Luhut, APG dan Sekarga juga memberikan saran agar kinerja Garuda Indonesia bisa lebih baik. Namun, Luhut tidak menjelaskan detail soal saran yang disampaikan APG dan Sekarga.

"Mereka bilang bisa tambah bagus, kalau mau tambah bagus nanti kita omongin apa aja. Kalau ada masukan yang bisa bikin bagus enggak ada masalah," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga meminta kepada para pilot dan karyawan Garuda agar tidak melakukan aksi mogok kerja saat Lebaran nanti. "[....] tapi jangan mogok-mogoklah. Mereka mau. Semua sepakat jangan ada mogok kerja dalam bulan suci, masa bulan suci dinodai dengan gitu [mogok kerja]. Mereka sepakat asal mereka [aspirasinya] didengarkan," ujarnya.

Luhut mempersilakan APG dan Sekarga mempresentasikan laporan kinerja Garuda Indonesia versi mereka. Nantinya, laporan tersebut akan dicocokkan dengan laporan kinerja manajemen PT Garuda Indonesia.

"Kami akan ketemu, nanti akan ngomong nanti datamu apa, data Garuda gimana. Belum tentu kamu benar, mungkin aja Garuda lebih benar. Yang penting ada komunikasi," ungkap Luhut.

Setelah dikaji, Luhut mengatakan barulah hal itu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Jangan semua lapor ke presiden. Nanti kalau udah selesai baru dilaporin," kata Luhut.

Tanggapan Pilot Garuda Soal Aksi Mogok

Sementara itu, Presiden Asosiasi Pilot Garuda Indonesia, Kapten Bintang Handono mengatakan, aksi mogok karyawan dan pilot Garuda akan memperhatikan arus mudik dan balik Lebaran.

Bintang mengatakan, pihaknya akan memberikan waktu kepada Garuda dan pemerintah selama 30 hari kerja untuk mengambil sikap, terhitung sejak 2 Mei 2018.

"Sementara ini kami belum pernah memberikan statement bahwa mogok itu mau Lebaran atau saat Lebaran. Kalau kami menghitung 30 hari kerja dari tanggal 2 Mei itu sekitar tanggal 19 Juni," ujar Bintang kepada Tirto pada Minggu (3/6/2018).

Setelah pada tanggal 19 Juni nanti pihaknya mendapatkan hasil keputusan dari korporasi dan pemerintah, barulah mereka akan mempertimbangkan rencana ke depan. "Di situ memastikan, kami membuat rencana ke depannya. Kami akan announce [mengumumkan] ke publik juga kalau sampai kami [jadi] mogok kerja," kata Bintang.

Sesuai kesepakatan bersama, Bintang mengatakan, rencana mogok kerja nantinya akan diberitahukan kepada publik paling lambat 7 hari sebelum mogok kerja dilakukan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu hasil mediasi yang tengah dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam pembicaraan tersebut, Bintang mengaku bahwa Luhut berkenan mengakomodir tuntutan APG dan Sekarga terhadap manajemen Garuda Indonesia, yaitu merombak jajaran direksi karena dinilai kurang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam mengelola Garuda Indonesia.

Namun, kata dia, Luhut meminta untuk mengkaji kinerja Garuda Indonesia terlebih dahulu guna membuktikan tudingan yang dilakukan pihak Bintang.

"Dia [Luhut] nanti mau bikin tim menyertakan kami untuk menyelidiki laporan kinerja Garuda Indonesia dulu [sebelum mengambil keputusan terhadap tuntutan Bintang dan kawan-kawan]. Membuat semacam hasil resume dilaporkan ke RI 1 [Presiden Joko Widodo]," kata Bintang.