tirto.id - Lo Siang Hien lahir di Yogyakarta pada 13 Juni 1921. Tempat dan tanggal lahirnya berdekatan dengan tempat dan tanggal lahir Soeharto. Namun dibandingkan Soeharto, Lo Siang Hien lebih fasih dalam berbahasa Inggris dan Belanda. Berkat pergaulan dan persahabatannya dengan marga Ginting, namanya pun berubah menjadi Lo Ginting.
Saat Revolusi Kemerdekaan masih berkecamuk, Lo Ginting berangkat ke Belanda untuk sekolah. sebelumnya, seperti dicatat dalam Apa & Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982 (1981), Lo Ginting adalah tamatan sekolah guru Xaverius College Muntilan. Menurut Leo Suryadinata dalam Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches 4th edition (2015:40), Lo Ginting kuliah dari 1948 hingga 1955 di Sekolah Tinggi Ekonomi Katolik di Tilburg.
Sepulangnya ke Indonesia, dia masuk Partai Katolik. Dari 1966 hingga 1971, dia menjadi wakil Partai Katolik di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Pada 1960, ia ikut mendirikan Universitas Atmajaya dan aktif di Yayasan Prasetya Mulia. Selain aktif di dunia politik dan pendidikan, Lo Ginting juga sempat menjadi pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (BKPKB).
Lo Ginting adalah salah satu pendukung elemen-elemen Angkatan 66. Ia menurut JB Soedarmanta dalam Tengara Orde Baru: Kisah Harry Tjan Silalahi (2004)--dalam pelbagai pembicaraan di Front Pancasila--sering memunculkan istilah "orde".
Kata tersebut kemudian digabungkan dengan kata "baru" untuk membedakannya dengan tatanan lama yang telah runtuh. Gabungan kedua kata ini kemudian menjadi istilah yang sering muncul dalam pelbagai kesempatan, hingga akhirnya "Orde Baru" menjadi istilah yang sangat lazim.
Penjelasan Soeharto & Bantahan Sukarno
Soeharto tentu punya versi sejarah sendiri soal apa itu "Orde Baru". Pada Agustus 1966, dilangsungkan Seminar II Angkatan Darat di Bandung. Dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari Pikiran Ucapan dan Tindakan Saya (1989:181), Soeharto berkata:
“Orde Baru menghendaki suatu tata pikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan. Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialisme."
Soeharto menambahkan bahwa Orde Baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malah menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pembangunan. Menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi ekonomi.
"Orde Baru pada hakekatnya adalah suatu tatanan, sedangkan tujuannya ialah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkasnya.
Menurut Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016:258), Angkatan Darat kala itu merasa menjadi tumpuan masyarakat dan akhirnya maju menjadi pelopor Orde Baru yang dianggap sebagai masa pembangunan.
Peran ABRI kemudian sangat dominan, dan hal ini tidak menjadi masalah bagi orang-orang sipil Angkatan 66 seperti Lo Ginting. Mereka tidak berani kritis kepada Soeharto, melainkan menerima keadaan yang dikendalikan oleh pemerintahan militeristis itu.
Orde Baru kemudian melahirkan istilah lain, yakni Orde Lama sebagai periode lampau yang menandai masa pemerintahan Sukarno. Sementara Sukarno dan para pendukung serta pengagumnya tak merasa dirinya Orde Lama.
“Saya akan menjawab, saya ini tidak tahu apa ini Orde Lama atau Orde Baru. Saya tidak tahu,” kata Sukarno pada 14 Desember 1966 seperti dicatat dalam Revolusi Belum Selesai (2014:751).
Sukarno yang kekuasaannya telah dipreteli itu lebih suka menyebut masa pemerintahannya sebagai Orde Asli atau Zaman Sukarno. Namun, lawan-lawan politiknya terus membombardir istilah Orde Baru, sehingga istilah Orde Lama pun akhirnya melekat.
Kelahiran Orde Baru tentu jadi kebanggan Angkatan 66, yang tanpa memedulikan Angkatan 45 yang mereka anggap tidak tahu apa-apa soal G30S. Zaman itu milik anak muda dan revolusi memakan bapaknya sendiri, bukan memakan anaknya seperti kata Sukarno.
Orde Baru konon punya mimpi besar untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Slogan itu bahkan dikampanyekan sejak dini di sekolah-sekolah. Pada tahun-tahun kejayaan rezim Soeharto, Orde Lama diajarkan kepada siswa sebagai orde yang membiarkan PKI berjaya dan sangat dekat negara-negara Blok Timur.
Dalam pelajaran sejarah, Orde Lama kerap digambarkan sebagai sebuah tatanan yang gagal dan tak ubahnya sebagai “abad kegelapan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara Orde Baru seolah mewakili zaman pencerahan yang tentu saja narasinya selalu digaungkan.
Editor: Irfan Teguh
