tirto.id - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menuturkan pihaknya sudah membekukan 13.600 produk impor dari katalog elektronik (e-katalog) yang terdapat subtitusinya dari dalam negeri. Hal itu juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengutamakan produk lokal dalam pengadaan barang jasa.
"Sekarang sudah ada 13.600 produk impor yang sudah ada subtitusinya telah kita bekukan alias tidak bisa dibeli di e-katalog," kata Azwar Anas usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikutip dari Antara, Kamis (25/8/2022).
Azwar Anas menjelaskan pembekuan produk-produk impor menjadi langkah yang dilakukan bersamaan dengan afirmasi kemudahan produk-produk lokal dan UMKM ke dalam e-katalog. Sementara itu, Mantan Bupati Banyuwangi 2010-2021 itu meyakini tren pembekuan produk impor dari e-katalog akan terus meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi blockchain dan big data yang dikerjakan bersama PT Telkom.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pembekuan produk-produk impor tersebut tentunya tidak lepas dari arahan Presiden Jokowi yang diteruskan oleh LKPP dengan memotong mata rantai proses tayang produk di e-katalog. Hal itu disebut Azwar Anas berperan besar atas meningkatnya kehadiran produk-produk dalam negeri di e-katalog.
"Dulu perlu delapan proses sekarang dua proses saja. Maka kala dulu hanya ada 52.000 produk, kurang lebih sekarang 600.000 produk untuk e-katalog," katanya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan kepada jajarannya untuk mempercepat digitalisasi pengadaan barang jasa. Hal itu disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa usai mengikuti rapat terbatas terkait transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa bersama Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2022).
Pertama kata Suharso, Jokowi ingin agar barang-barang dalam negeri murni masuk e-catalog bukan barang belanja yang sama dan berulang. Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap agar barang dengan kadar dalam negeri tinggi asli bisa masuk e-katalog.
"Ada keberpihakan kepada produk dalam negeri, dan dalam hal produk dalam negeri ini yang diinginkan adalah produk dalam negeri yang benar-benar TKDN-nya itu tinggi, bukan barang impor hanya diganti bungkusnya," kata Suharso.
