Indeks Lkpp

Roni menekankan perlunya kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan atau berpotensi terjadinya niat jahat atau mens rea dalam pengadaan barang.

Sarah Sadiqa dilantik Prabowo Subianto sebagai Kepala LKPP yang baru untuk gantikan Hendrar Prihadi, berikut profil dan tugasnya kini.

LKPP melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan membahas sistem katalog elektronik (e-katalog) versi 6 (V6) untuk meningkatkan pencegahan korupsi.

Baru 34,5 persen pelaku UMKM yang masuk dan terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) hingga akhir 2022 lalu.

LKPP memiliki tugas dan fungsi utama sebagai penetapan kebijakan barang/jasa pemerintah.

Jokowi ingin produk lokal masuk dalam e-katalog agar terserap di pemerintah pusat, daerah maupun BUMN/BUMD.

Hendrar merupakan Wali Kota Semarang. Ia dipercaya menggantikan Azwar Annas sebagai Kepala LKPP.

Presiden Jokowi menilai Azwar Anas memiliki pengalaman di bidang reformasi birokrasi. Pengalaman itu terlihat saat ia menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.

LKPP membekukan 13.600 produk impor dari katalog elektronik (e-katalog) yang terdapat subtitusinya dari dalam negeri.

Pemerintah menargetkan 2 juta UMKM lokal masuk e-katalog LKPP pada 2023.

Pengadaan laptop dengan membeli langsung dari produsen ini bisa menghemat anggaran Rp 1,8 triliun. Total nilai pengadaan laptop mencapai Rp 6,33 triliun.

Presiden Joko Widodo mengarahkan agar belanja barang dan jasa oleh pemerintah memaksimalkan produk dalam negeri.

Para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah diminta menindaklanjuti temuan BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.

LKPP membentuk platform Bela Pengadaan sebagai sarana bagi pelaku UMKM untuk terlibat menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah.  

Jokowi jengkel dengan impor cangkul di tengah upaya mati-matian pemerintah mengatasi defisit neraca dagang.

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek bertemu dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ke KPK, Rabu (21/8/2019). 

Dari 87 laporan keuangan, yang terdiri 86 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), hampir semuanya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, namun tidak 100 persen.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengingatkan pemerintah jika masih terdapat kelemahan pada kepatuhan peraturan perundang-undangan.

Menurut Roni Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dapat mencegah kebiasaan penundaan pengadaan yang dilakukan kementerian/lembaga (K/L).