tirto.id - Presiden Jokowi mengungkapkan alasan memilih politikus PDI Perjuangan Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Menurut Jokowi, Azwar memang memiliki kapasitas sebagai Menpan. Terlebih ketika menjabat Bupati Banyuwangi banyak membuat inovasi di bidang birokrasi, seperti pengurusan KTP, pelayanan publik, dan lain sebagainya.
"Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu sehingga track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas," Kata Jokowi usai pelantikan MenPAN-RB di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Jokowi berpesan kepada Azwar untuk terus melakukan reformasi birokrasi. Ia ingin birokrasi Indonesia bisa melayani dan disiplin tinggi. Ia optimistis Azwar bisa menjalankan tugas sebagai MenPAN-RB dengan baik.
"Saya kira Beliau nggak usah dipesan-pesan. Sudah ngerti apa yang harus dilakukan, sangat ngerti. Bukan ngerti tapi sangat ngerti," jelas Jokowi.
Sementara itu, MenPAN-RB Azwar Anas mengaku baru tahu akan dilantik pada Selasa (6/9/2022) malam. Semua berawal saat ditanya Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Saya tadi malam dihubungi oleh pak Sekretariat Negara dan kemudian ditanya posisinya di mana," ucap Azwar.
Mantan Bupati Banyuwangi ini tidak merinci soal proses pemilihannya sebagai MenPAN-RB. Akan tetapi, Azwar memastikan bahwa ia akan bekerja sebaik mungkin. Ia mengaku akan mengeksekusi arahan Jokowi dalam reformasi birokrasi.
"Tentu kami harus menjabarkan dan mendukung visi misi bapak presiden terutama untuk menyelesaikan target-target prioritas beliau, termasuk misalnya target birokasi bagaimana birokrasi terlibat secara sungguh-sungguh dalam penanganan kemiskinan, stunting dan seterusnya," terang Azwar.
Dia mengaku ingin memperbaiki pelayanan publik dengan konsep digitalisasi. Konsep ini meliputi digitalisasi secara struktur, digitalisasi secara kultur dan digitalisasi secara kompetensi.
"saya kira ke depan tidak bisa dipungkiri birokrasi ini harus the next level yaitu digitalisasi. Digitalisasi apa saja? Digitalisasi struktur, kultur dan juga kompetensi. Nah digitalisasi di 3 sektor ini tentu akan sangat mendasar dan ini sesuai dengan arahan bapak presiden," urainya.
Azwar menambahkan, pemerintah Indonesia sudah memiliki Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Ia yakin SPBE bisa disatukan dengan program LKPP yang sudah mencapai 1 juta produk. Dengan demikian, anggaran belanja yang sudah ada bisa lebih optimal dan tepat sasaran.
"Beliau sudah menyampaikan banyak anggaran kemiskinan misalnya ada Rp520 triliun di 16 kementerian/lembaga. Kalau ini diintegrasikan maka hasilnya akan mendorong target pencapaian sesuai dengan arahan Presiden," jelasnya.
Azwar pun belum bisa menjawab posisi Kepala LKPP usai dirinya dilantik sebagai MenPAN-RB. Saat ini, ia masih rangkap jabatan sebagai Kepala LKPP. Adapun pemilihan Kepala LKPP baru adalah wewenang presiden.
"Kami belum tahu. nunggu arahan bapak presiden," pungkas Azwar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Fahreza Rizky
