tirto.id - Awal Februari 2019, ada kabar mengejutkan dari industri pembayaran digital. Beberapa BUMN membentuk satu merek pembayaran digital BUMN, yakni LinkAja. Platform ini masih dalam tahap proses perizinan di Bank Indonesia (BI), dan menjadi pendatang dominasi Go-Pay, OVO dan uang digital lainnya.
LinkAja akan dioperasikan oleh PT Fintek Karya Nusantara (Finarya). Finarya merupakan perusahaan yang dibentuk oleh tujuh BUMN, yakni Telkomsel, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri, Pertamina, dan Asuransi Jiwasraya.
“LinkAja itu suatu entitas sendiri di luar perbankan. Rencana meluncur di akhir Februari atau Maret,” kata Direktur Teknologi Informasi dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Dadang Setiabudi dikutip dari Antara.
Telkomsel menjadi pemegang saham terbesar Finarya sebesar 25 persen, BRI 20 persen, BNI 20 persen, Bank Mandiri 20 persen, BTN 7 persen, Pertamina 7 persen, dan Jiwasraya 1 persen.
Pembayaran digital BUMN yang sudah ada seperti seperti yap! dan Uniqku milik BNI, e-cash milik Bank Mandiri, dan T-Bank milik BRI nantinya melebur menjadi LinkAja. e-cash dan kawan-kawan tidak lagi bisa digunakan setelah LinkAja diluncurkan.
Layanan yang ditawarkan LinkAja mirip dengan penguasa pasar uang digital atau elektronik macam Go-Pay dan OVO, di antaranya seperti pembayaran tagihan seperti listrik, air, asuransi, internet, dan lain-lain.
Selain itu, LinkAja bisa digunakan untuk transaksi di berbagai merchant lokal maupun nasional. Juga bisa dipakai untuk pembayaran moda transportasi, pembelian barang-barang online, hingga melayani jasa keuangan lainnya seperti transfer saldo antar pelanggan.
BUMN Mencoba Bayangi Pemain Lama
Kehadiran LinkAja tentu tidak bisa dianggap remeh oleh pelaku pasar yang sudah ada, seperti Go-Pay, OVO dan lainnya. Apalagi, LinkAja ditopang perusahaan-perusahaan besar BUMN, di mana memiliki modal yang kuat. Selain itu, beberapa perusahaan BUMN yang memiliki pembayaran digital lebih dahulu juga memiliki basis mitra kerja kuat. Jika digabung, maka mitra kerja LinkAja akan lebih banyak, dan tentunya ini bisa menjadi daya tarik pelanggan untuk masuk.
Masuknya para BUMN ke bisnis pembayaran digital bukan tanpa sebab. Industri pembayaran digital di Indonesia saat ini memang menjanjikan. Arus transaksi uang elektronik setiap tahun selalu melonjak. Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai nominal transaksi uang elektronik pada 2016 sebesar Rp7,06 triliun. Pada 2018, nilai tersebut sudah menembus Rp47,19 triliun atau naik hampir 7 kali lipat dari realisasi 2016.
Saat ini, Go-Pay menjadi merek pembayaran digital paling populer di Indonesia, menurut hasil riset dari Daily Sosial bertajuk ‘Fintech Report 2018’. Dalam riset itu, fintech kategorie-money yang paling populer antara lain Go-Pay mencapai 79,39 persen dari 825 responden. Disusul, OVO sebanyak 58,42 persen. Lalu, T-cash (milik Telkomsel) 55,52 persen, DANA 34,18 persen, dan Paytren 19,27 persen. Pada riset ini, responden bisa memiliki lebih dari dua merek pembayaran digital.
Langkah BUMN masuk ke bisnis uang digital secara keroyokan bisa dibaca sebagai upaya membendung arus pesatnya platform swasta terutama yang dimodali asing atau platform pemain luar seperti AliPay hingga WeChat Pay yang tak hanya menggurita di Cina tapi luar Cina. Di Cina, peran pemerintah mendorong pemain uang digital cukup penting.
WeChat Pay, sukses menjadi penguasa industri pembayaran digital di Cina bersama Alipay. Keberhasilan WeChat merajai Cina ada campur tangan pemerintah. Saat awal didirikan pada 2011 oleh Tencent, aplikasi WeChat ini sudah memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah karena mendapatkan subsidi.
Managing Director Lembaga Manajemen FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai masuknya BUMN ke salah satu industri pembayaran digital sah-sah saja asalkan tidak melanggar persaingan usaha. “Tidak semua sektor usaha dikuasai BUMN. Pasar batubara misalnya BUMN paling hanya menguasai 10 persen. Kelapa sawit juga begitu, masih besar swasta. Jadi ya, sah-sah saja jika BUMN mau masuk digital payment,” katanya kepada Tirto.
Menurut Toto, perusahaan-perusahaan BUMN Cina juga banyak yang menguasai pasar di sejumlah sektor usaha. Untuk itu, siapa yang menjadi penguasa pasar di industri pembayaran digital bukan menjadi persoalan. Namun yang terpenting, seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat.
Para pesaing LinkAja, seperti Go-Pay dan OVO memang masih merespons secara diplomatis kehadiran pemain baru masuk ke industri pembayaran digital. Jawaban diplomatis mereka, kehadiran LinkAja akan membuat pasar pembayaran digital semakin berkembang.
Managing Director Go-Pay Budi Gandasoebrata menilai transaksi non-tunai di Indonesia saat ini masih merupakan hal asing untuk kebanyakan masyarakat Indonesia. Untuk itu, kehadiran pemain baru tentu akan mempercepat edukasi transaksi non-tunai.
“Semakin banyak pemain berarti akan semakin banyak pihak yang dapat bersama-sama mendukung akselerasi Gerakan Nasional Non-Tunai dan edukasi pentingnya transaksi non-tunai di masyarakat,” katanya kepada Tirto.
Setali tiga uang dengan Go-Pay, OVO menanggapinya dengan datar. Menurut Direktur OVO Harianto Gunawan, kehadiran pemain baru akan membuat industri pembayaran digital di Indonesia semakin berkembang dari sebelumnya.“Langkah [mendirikan LinkAja] ini juga bisa menaikkan tingkat adopsi pembayaran digital, khususnya dalam mendukung gerakan non-tunai yang dicanangkan pemerintah,” kata Harianto kepada Tirto.
Namun, tak bisa dipungkiri, kehadiran LinkAja akan menjadi pesaing berat bagi Go-Pay atau OVO. LinkAja punya modal ekosistem dari para nasabah bank, pelanggan telekomunikasi, asuransi, retail di SPBU yang sudah dicengkeram oleh para BUMN. Namun, pemain lama seperti Go-Pay, punya dukungan ekosistem dari transportasi online yang sudah dikembangkan sejak lama, tapi bila LinkAja bisa merangkul transportasi online, maka persaingan akan semakin seru.
Editor: Suhendra
