tirto.id - Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (4/5/2020) malam menghasilkan deklarasi bersama terkait pandemi COVID-19. Deklarasi ini dihadiri 39 negara, termasuk Indonesia yang diwakili Presiden Joko Widodo.
Menteri Luar Neger Retno Marsudi mengatakan pesan utama deklarasi itu adalah "keprihatinan terkait penyebaran dan dampak COVID-19." Ia menyampaikan ini dalam telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa dini hari tadi.
Retno mengatakan KTT sepakat jika pihak yang paling terdampak COVID-19 adalah kelompok paling miskin dan paling rentan. COVID-19 juga menurutnya membuat pembangunan negara-negara berkembang mengalami kemunduran.
"Deklarasi juga menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama termasuk dalam memastikan ketersediaan obat dan peralatan medis dan mencegah dampak negatif COVID-19 terhadap ekonomi," katanya, dikutip dari Antara.
Deklarasi tersebut juga sepakat mengenai pentingnya pertukaran informasi terkait COVID-19.
Agar penanganan COVID-19 maksimal, kata Retno, KTT sepakat mencabut mekanisme unilateral yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB. Selain itu KTT juga sepakat membentuk gugus tugas.
"Tugas gugus tugas ini adalah menyusun database kebutuhan medis dan kemanusiaan negara GNB, untuk selanjutnya disampaikan ke negara dan organisasi donor," kata Retno.
Dalam pidato, Presiden Jokowi menyerukan kepada para pemimpin negara GNB untuk bersama melawan COVID-19. Menurutnya virus tersebut adalah "musuh bersama", sebagaimana dulu imperialisme dan kolonialisme.
Selain menyerukan persatuan, Jokowi juga berpidato tentang pentingnya "akses terhadap obat-obatan dan vaksin COVID-19 dengan harga yang terjangkau." Menurutnya vaksin COVID-19--jika sudah ditemukan--semestinya dapat diakses semua negara. Caranya dengan menerapkan paten dan hak kekayaan intelektual terhadap komoditas tersebut "secara fleksibel demi kemanusiaan."
