tirto.id - Ade Armando kembali menuai sorotan pada Selasa, 13 Juni 2023 karena membuat pernyataan soal kontrak politik bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo ketika terpilih di Pilpres 2024 nanti.
Sekarang Ade Armando bergabung dengan PSI setelah keluar dari PNS sebagai dosen di Universitas Indonesia. Ade pun akan maju sebagai caleg DPR RI dari PSI di Pemilu nanti.
Dalam twitnya, Ade mengaku mendapat kabar kalau Ganjar sudah menandatangani kontrak politik yang berisi “kalau dia menjadi presiden”, maka yang menentukan siapa saja menjadi menteri atau posisi strategis adalah PDIP.
Menurut Ade, isu tersebut harus segera diklarifikasi karena sudah beredar cukup luas. “Mudah-mudahan salah,” kata Ade.
Kata Ganjar dan Kader PDIP Soal Kontrak Politik Pilpres 2024
Pernyataan Ade Armando itu langsung direspons oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Dia membantah dan mengaku tidak tahu isu kontrak politik Ganjar seperti yang disampaikan politikus PSI itu.
Pasalnya, kata Said, sebagai bagian dari internal partai, tentunya dia lebih tahu isu apa saja yang beredar. Said lantas mengatakan, pernyataan itu hanya ingin membuat heboh dan mengganggu saja.
Sebab, Said bilang, kalau partai kecil mengganggu sesama partai kecil, tidak akan jadi berita, makanya harus mengganggu partai besar “supaya masuk parlemen”.
Bahkan, menurut Said, pihak yang menyebarkan isu itu seolah-olah mendukung, tetapi justru ingin menjerumuskan Ganjar supaya berkonflik dengan PDIP. Said bilang, pihaknya tidak akan diam dengan hal tersebut.
Sebelumnya pada pertengahan Mei lalu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyatakan dukungannya kepada Ganjar sebagai calon presiden 2024, tetapi masih menunggu restu dari Jokowi. Hingga kini, PSI pun masih belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan didukung.
Tidak hanya Said, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prabowo pun langsung bersuara terkait isu kontrak politiknya dengan PDIP yang disampaikan caleg PSI, Ade Armando.
Ganjar menegaskan kalau komposisi menteri di kabinet akan ditentukan oleh presiden karena itu merupakan hak prerogatif presiden.
Sementara politikus PPP, Achmad Baidowi mengatakan, informasi soal kontrak politik itu sudah tersebar, tetapi dia meragukan kebenarannya.
Editor: Addi M Idhom
