KPU Hapus Metode Pos & Perbarui Data jelang PSU di Kuala Lumpur

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari akan melakukan pemutakhiran data pemilih sebelum menggelar PSU di Kuala Lumpur, Malaysia.

Terbit 26 Feb 2024 21:05 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU, RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024). tirto.id/Fransiskus Adryanto Pratama

tirto.id -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari mengaku mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu agar terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih sebelum menggelar PSU.

Menurut Hasyim, basis data yang akan digunakan ialah DPT pencoblosan sebelumnya di Kuala Lumpur yang ditetapkan pada 21 Juni 2023 oleh PPLN. Data itu, kata dia, akan dijadikan bahan awal untuk melakukan pemutakhiran.

Metode pencoblosan sebelumnya di Kuala Lumpur menggunakan kotak suara keliling (KSK), tempat pemungutan suara (TPS), dan pos. KPU sendiri berencana meniadakan PSU menggunakan metode pos.

"Tentu saja dari DPT yang kemarin dijadikan dasar untuk pemungutan suara atau pemilu di Kuala Lumpur. Dari situ nanti akan kita jadikan bahan awal untuk pemutakhiran, dan juga nanti kita cocokkan, metode pemilih untuk metode KSK yang tidak ada di DPT," kata Hasyim di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024) sore.

Hasyim mengatakan semisal ada DPTb pindah lokasi pemilihan dan DPK (daftar pemilih khusus) yang sebelumnya belum masuk ke dalam DPT, tetapi hadir menggunakan hak pilih dengan metode KSK akan dijadikan bahan penyusunan DPT PSU di Kuala Lumpur.

"Nanti setelah ada data itu, kemudian kita cek lagi dengan daftar hadir untuk pemilu metode TPS, baik itu daftar hadir pemilih TPS yang berasal dari DPT, DPT, maupun DPK," ucap Hasyim.

Hasyim mengatakan nantinya pemilih yang sudah ikut nyoblos melalui metode TPS sebelumnya, tidak bisa mengikuti PSU. "Jadi, kami juga harus hati-hati betul dalam pemutakhiran data pemilih ini," tutur Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menepis anggapan bahwa pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur sudah dilakukan sejak 2019. Namun, kata dia, pada 2019 masalah di Kuala Lumpur bukan soal daftar pemilihnya, tetapi ditemukan surat suara dengan metode pos yang dicoblos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Ini yang harus kita lakukan karena apa? Supaya nanti di pemilu-pemilu berikutnya, khususnya Kuala Lumpur tidak terjadi lagi," kata Hasyim.

Rencananya, pemungutan suara ulang atau PSU di Kuala Lumpur akan menggunakan metode KSK dan TPS. "Bagi warga negara Indonesia yang di Kuala Lumpur akan kita arahkan ke metode TPS, yang kira-kira jauh dari pusat Kota Kuala Lumpur akan kita arahin ke kotak suara keliling," tutup Hasyim Asy'ari.