tirto.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah dapat menjamin para peserta didik yang berada dalam wilayah terdampak bencana agar bisa mengikuti Ujian Nasional.
Tidak hanya itu, KPAI juga menyarankan agar materi soal peserta didik yang berada dalam wilayah terdampak bencana dibedakan.
"Karena anak-anak yang berada di sekolah-sekolah darurat umumnya tidak dapat maksimal mengikuti proses pembelajaran dibandingkan dengan siswa lain yang sekolah tidak berada di lokasi bencana," ujar Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti melalui pesan singkat, Senin (1/4/2019).
Pada Senin (1/4/2019) ini, sedang berlangsung Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk tingkat SMA, dengan materi soal Bahasa Indonesia.
KPAI juga mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk tidak memaksakan kehendaknya menerapkan UNBK pada wilayah yang terdampak bencana.
Sebagai gantinya, KPAI menyarankan untuk dilaksanakan dengan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP).
"Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat wajib mengantisipasi kondisi tersebut agar anak-anak di wilayah bencana tetap bisa mengikuti USBN dan UN sebaiknya berbasis kertas, mengingat UNBK pasti sulit dilaksanakan secara teknis," tuturnya.
Dihubungi pada lain kesempatan, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi mengatakan sebanyak 22 provinsi sudah 100 persen melaksanakan UNBK. Sedangkan 12 provinsi lainnya melaksanakan UNKP.
"Saya berikan daftar 12 provinsi yang belum 100 persen UNBK, Sulteng, Papua Barat, Papua, Riau, Kaltim, NTT, Sumut, Sumbar, Maluku, Maluku Utara, Kepri, dan Sumsel. Sisanya 22 provinsi sudah 100 persen UNBK," pungkasnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
