Menuju konten utama

KPAI Ingatkan Kebijakan Pendidikan Harus Berporos Pada Anak

KPAI menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus berporos pada anak agar dapat menjawab permasalahan yang ada pada anak. Terkait rencana Kemendikbud untuk memberlakukan full day school, Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh menilai, wacana tersebut lebih karena faktor menyesuaikan dengan orang tua yang bekerja sehingga jadwal anak harus diubah.

KPAI Ingatkan Kebijakan Pendidikan Harus Berporos Pada Anak
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Soleh (kiri), Ketua Masyarakat Peduli Kediri Lili Wahid (tengah), Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean (kanan), menggelar konferensi pers. Antara Foto/Reno Esnir.

tirto.id - Terkait rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberlakukan full day school, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus berporos pada anak agar dapat menjawab permasalahan yang ada pada anak.

"[Saya] membaca pertimbangan Mendikbud [Menteri Pendidikan dan Kebudayaan] dalam mengusulkan wacana belajar sehari penuh di sekolah lebih karena faktor menyesuaikan dengan orang tua yang bekerja sehingga jadwal anak harus diubah," kata Ni'am melalui pesan tertulis di Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Menurut Ni'am, bila faktor tersebut yang mendasari wacana belajar sehari penuh di sekolah atau full day school, maka paradigma yang dikedepankan sudah bermasalah.

Ni'am mengatakan penerapan suatu program harus diikuti dengan perbaikan yang memadai. Tidak hanya dengan "mengandangkan" anak di sekolah semata.

"Tanpa ada perbaikan sistem pendidikan dengan semangat menjadikan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak, maka memanjangkan waktu sekolah malah akan menyebabkan potensi timbulnya kekerasan di lingkungan sekolah," tuturnya.

Ni'am mengatakan penerapan full day school yang diwacanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy perlu dikaji secara utuh.

"Menteri baru tidak harus membuat kebijakan baru, apalagi tanpa didahului kajian yang matang. Akibatnya justru akan merugikan anak," tuturnya.

Ni'am mengatakan kebijakan pendidikan, apalagi yang bersifat nasional, tidak bisa didasarkan pada pengalaman orang per orang. Pengambilan kebijakan nasional tidak boleh sepotong-sepotong, hanya berdasarkan pengalaman pribadi.

"Kebijakan yang diambil akan berdampak sangat luas. Jadi perlu kajian utuh," tegasnya.

Baca juga artikel terkait KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Sumber: Antara
Penulis: Ign. L. Adhi Bhaskara
Editor: Ign. L. Adhi Bhaskara