tirto.id - Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) menyebut kondisi kesehatan di Papua tak mengalami perubahan signifikan dalam 20 tahun terakhir.
Hal itu diketahui dari laporan Memoria Passionis (Ingatan atas Penderitaan) yang telah menyentuh edisi ke-37 sejak pertama kali terbit tahun 1999.
"Dalam seri memoria passionis seri pertama sampai seri tiga puluh tujuh, menariknya situasi kesehatan tidak ada perubahan. Jadi tetap ada kasus gizi buruk dari seri pertama tahun 1999 sampai terakhir 2019," kata Direktur SKPKC FP Yuliana Languwuyo di Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (15/11/2019).
Laporan Memoria Passionis edisi 37 sendiri berisi catatan kelam hak asasi manusia di Papua pada tahun 2018. Laporan pertama yang disampaikan ialah soal gizi buruk dan campak di Asmat pada 2018.
Setidaknya 71 orang tewas akibat tragedi tersebut. Angka itu berdasarkan catatan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agats pada September 2017-Januari 2018.
Kejadian itu pun bukan yang pertama. Pada tahun 2006 juga pernah terjadi wabah campak di Kampung Ayan, Kampung Warse, dan Kampung Pau luar. Pada tahun 2005 juga terjadi kejadian luar biasa yang menewaskan 25 balita.
Yuliana menjelaskan selama ini pemerintah mengurusi masalah kesehatan Papua dari sisi infrastruktur. Artinya, pemerintah hanya membangun puskesmas atau rumah sakit, tapi tidak memastikan pelayanannya terus berjalan.
"Apakah Puskesmas itu punya tenaga medis? Apakah puskesmas itu punya obat-obatan. Itu tidak ada dalam pengawasan dan [pemerintah] lalai dalam hal itu," kata Yuliana.
Padahal di sisi lain, pemerintah pun telah menggelontorkan dana besar untuk urusan kesehatan. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Asmat menganggarkan setidaknya Rp 1 triliun untuk bidang kesehatan, belum lagi dana otonomi khusus yang mencapai Rp 106 miliar.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Hendra Friana
