Kominfo Bagikan 500 Kartu E-Money Jelang Penerapan Transaksi E-Toll

Oleh: Dipna Videlia Putsanra - 30 Oktober 2017
Dibaca Normal 1 menit
Kemenkominfo meluncurkan uang elektronik menjelang penerapan e-toll 100 persen di seluruh ruas tol akhir Oktober ini.
tirto.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika membagikan 500 kartu e-money kepada seluruh peserta upacara bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 89 di Lingkungan Kementerian Kominfo. Uang Elektronik Kominfo edisi perdana ini bertajuk Palapa Ring.

“Saat ini dibagikan 500 kartu uang elektronik dalam rangka mendukung pemakaian uang elektronik untuk bayar tol, KRL dan berbagai pelayanan kepada publik," kata Menteri Kemenkominfo Rudiantara dalam siaran pers Kemenkominfo, Senin (30/10/2017).

Peluncuran kartu e-money ini menurut Rudiantara dilakukan untuk mendukung program transaksi e-toll yang sudah mulai diberlakukan di seluruh ruas tol di Indonesia. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan bahwa pada akhir Oktober sudah 100 persen menggunakan transaksi non tunai.

Berdasarkan data BPJT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga 25 Oktober 2017, penerapan transaksi non tunai di gerbang jalan tol sudah mencapai 91 persen.

"Peluncuran uang elektronik Kementerian Kominfo edisi perdana ini bertajuk Palapa Ring. Hendaknya kita semua saling mendukung, juga hal ini perlu diterapkan di Internal Kominfo di antara Satker harus saling mendukung dan bersinergi," kata Rudiantara.

Ia menambahkan, menyambut kebutuhan masa depan tak hanya membutuhkan hal-hal teknis saja namun juga harus dibarengi dengan kemampuan SDM. “Dari sisi pengembangan SDM juga jangan hanya untuk memenuhi administrasi saja. akan tetapi perlu pengembangan SDM yang dibutuhkan untuk kini dan ke depan,” papar Rudiantara.

Kepala BPJT Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam jumpa pers di Jakarta, 5 September lalu mengatakan sampai saat ini tanggapan masyarakat terhadap program elektronifikasi ini sangat baik karena tujuannya adalah meningkatkan pelayanan jalan tol khususnya aksesibilitas, khususnya waktu transaksi dan antrian di gerbang tol.

"Harapan kita, per transaksi dengan non tunai hanya sekitar empat detik," katanya.

Belakangan, atas saran Ombudsman Republik Indonesia (ORI), pemerintah berencana tetap menyediakan gerbang tol hibrid. Tujuannya agar transaksi tunai tetap bisa dilayani.

Fungsi gerbang tol hibrid ini sebagai sarana pembayaran khusus yang disiapkan untuk situasi darurat, misalnya akibat publik belum siap dengan transaksi non-tunai 100 persen di jalan tol atau karena ada kartu e-money yang rusak. BI, BPJT, dan Kementerian PUPR telah berkomitmen menyetujui rekomendasi Ombudsman itu.

Baca juga artikel terkait E-MONEY atau tulisan menarik lainnya Dipna Videlia Putsanra
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Dipna Videlia Putsanra
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
DarkLight