Masuk tirto.id
tirto.id - Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Koalisi Damai) mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk segera mencabut pemblokiran terhadap layanan login Wikipedia.org. Pemblokiran yang tercatat dalam sistem Trust Positif sejak Rabu (25/2/2026) tersebut dinilai menghambat produksi pengetahuan dan melanggar hak asasi manusia atas informasi.
"Tindakan tersebut secara langsung menghambat proses produksi pengetahuan yang selama ini dibangun secara kolaboratif oleh masyarakat. Tanpa akses login, para penyunting tidak dapat menggunakan akun mereka, sehingga aktivitas penyuntingan hanya bisa dilakukan secara anonim," tulis Koalisi Damai dalam keterangan resminya, dikutip Tirto pada Jumat (27/2/2026).
Dijelaskan, kondisi ini berisiko menurunkan kualitas, akuntabilitas, dan validitas artikel karena mekanisme pengawasan berbasis komunitas menjadi tidak berjalan optimal.
Akibat pemblokiran tersebut, akun dengan hak akses tertentu, termasuk administrator, tidak dapat menjalankan fungsinya. Padahal, administrator memiliki peran krusial dalam menjaga integritas konten, seperti mengunci halaman yang dirusak (vandalized), menangani artikel sensitif, serta menegakkan standar kebijakan editorial. Tanpa mekanisme ini, stabilitas dan kredibilitas Wikipedia terancam.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dampak pemblokiran ini juga meluas ke proyek-proyek Wikimedia lainnya, seperti Wikidata, Wikisource, dan Wiktionary, yang merupakan bagian dari ekosistem pengetahuan terbuka global. Pemblokiran ini berpotensi menghambat kontribusi warga Indonesia dalam jaringan pengetahuan internasional.
"Wikipedia selama ini adalah salah satu situs untuk mencari informasi yang merupakan kolaborasi banyak pihak dengan sukarela untuk menyajikan informasi yang dapat diakses oleh publik. Wikipedia mempunyai kontribusi pada pendidikan Indonesia karena sudah menjadi kebiasaan para pelajar maupun mahasiswa untuk mencari rujukan informasi di situs ini," tulis Koalisi Damai.
Koalisi Damai pun menilai, kebijakan ini memperpanjang daftar pelanggaran hak digital di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Koalisi mengutip Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menegaskan hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi apa pun.
Prinsip ini juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 59(I) dan Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/RES/20/8 yang menyatakan bahwa hak yang berlaku di ruang luring juga harus dilindungi di ruang daring, termasuk kebebasan berekspresi.
"Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjadikan perlindungan tersebut sebagai kewajiban hukum negara. Karena itu, setiap pembatasan hak atas informasi wajib memenuhi uji three-part test: legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas, serta tujuan yang sah," tulis Koalisi.
Untuk itu, Koalisi Damai dengan tegas mendesak pemerintah melalui Komdigi untuk:
- Segera membuka kembali pemblokiran halaman login Wikipedia (auth.wikimedia.org);
- Mengutamakan kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan tata kelola ruang digital, alih-alih menempuh langkah pemblokiran yang merugikan masyarakat luas;
- Menghentikan praktik pemblokiran dan meninjau kembali seluruh sistem pemantauan konten digital yang tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan independensinya. Proses pemblokiran harus melibatkan partisipasi masyarakat sipil, pakar independen, dan mekanisme banding yang adil; dan
- Menjamin hak atas pemulihan (remedy) bagi masyarakat dan entitas yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang, termasuk kompensasi atas kerugian sosial dan ekonomi, serta permintaan maaf resmi dari pemerintah.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Siti Fatimah
