tirto.id - Meningkatnya jumlah pengakses internet dan media sosial membuat pemerintah di berbagai negara makin kerepotan menanggulangi penyebaran berita palsu atau hoaks. Pemerintah Brasil punya inisiatif menarik yang telah dijalankan sejak Desember 2017: kurikulum anti-hoaks.
Paula Ramon melaporkan untuk AFP bahwa bentuknya berupa studi analisis media. Sifatnya wajib dipelajari oleh siswa-siswi usia sekolah dasar dan menengah pertama di Brasil. Mata pelajaran ini disejajarkan pentingnya dengan mapel tradisional lain seperti Matematika, Sejarah, dan lain-lain.
“Tujuannya agar para siswa-siswi mampu mengidentifikasi berita palsu,” kata Leandro Begouce, direktur editorial di spesialis pendidikan Brasil Nova Escola, kepada Ramon.
Siswa-siswi Brasil dibentuk menjadi pribadi yang kritis terhadap segala informasi yang mereka konsumsi sehari-hari. Metodenya: para murid dilatih untuk membaca atau menonton dengan teliti konten yang mereka dapatkan, terutama dari media sosial.
Mereka juga diajak untuk memahami siapa yang menulis atau membuat konten informasi atau berita. Mereka diajarkan untuk mengenali profil perusahaan yang memproduksi berita, siapa sasaran pembaca atau penontonnya, hingga soal jangkauan pendistribusian konten.
Ramon meminta pendapat seorang remaja berusia 14 tahun bernama Kayo Redriguez. Rodriguez menyatakan pentingnya studi analisis media, sebab media massa di Brasil tidak sempurna. Sejumlah laporan bahkan menyatakan beberapa media massa Brasil menjadi produsen hoaks itu sendiri.
Ia mendaftar program “Young Press” yang diluncurkan enam tahun lalu di sekolahnya, Casa Blanca, di São Paulo. Sekolahnya sudah menjalankan kurikulum anti-hoaks agar siswa-siswinya tidak menelan mentah-mentah berita yang mereka konsumsi. Mereka diharapkan untuk skeptis.
Para guru di Casa Blanca punya rencana untuk menggandeng institusi pemeriksa fakta untuk mengokohkan kurikulumnya. Ramon mewawancarai beberapa murid sekolah lain, dan dari jawaban mereka terlihat komitmen untuk lebih hati-hati dalam tiap “klik” saat berselancar di dunia maya.
Begouce menegaskan bahwa perkembangan jejaring media sosial menciptakan situasi yang butuh direspons secara tepat. Cukup masuk akal mengingat dari total 209 juta warga Brasil, 140 juta di antaranya adalah pengguna internet.
Besaran tersebut, menurut Internet Live Stats, menjadikan Brasil pasar internet terbesar ke-4 di dunia pada 2016. Di Brasil, WhatsApp digunakan oleh 120 juta jiwa, Facebook 100 juta, dan Instagram 50 juta. Tiga aplikasi itu adalah yang terbesar.
Sayangnya, melalui aplikasi-aplikasi itu pula informasi yang tidak akurat beredar di masyarakat. Efeknya merentang mulai dari penyebaran kebencian kepada satu kelompok hingga, yang paling riil, penyebaran penyakit demam kuning akibat hoaks anti-vaksin.
Kasus tersebut mengemuka pada Mei lalu. Salah satu yang melaporkan adalah Megan Molteni dari kanal Wired.
Barangkali akibat pemanasan global atau penggundulan hutan atau keduanya, tulis Molteni, penyakit demam kuning menjangkiti 1.500 orang dan membunuh 500 lainnya. Kasusnya terdeteksi mula-mula di Brasil bagian Utara, lama-kelamaan merangsek ke daerah Selatan, terutama ke kota-kota besar seperti Rio de Janeiro dan Sau Paulo.
Vaksin menjadi senjata andalan pemerintah Brasil. Mereka mengadakan kampanye massal untuk memvaksinasi 95 persen warga di 69 kotamadya yang jadi jalur penyakit. Total target penerima vaksin diperkirakan ada 23 juta orang.
Di masa kampanye, sebuah pesan beredar viral di jejaring WhatsApp. Bentuknya berupa pesan suara dari seorang perempuan yang mengaku sebagai seorang dokter di sebuah institusi penelitian terpercaya. Isinya adalah peringatan bahwa vaksin yang sedang diprogramkan pemerintah berbahaya.
Seminggu kemudian muncul lagi berita tentang kasus kematian seorang mahasiswa usai menerima suntikan vaksin.
Persoalannya, usai dimintai keterangan oleh awak media lokal, institusi terpercaya yang diklaim si perempuan membantah pesan suara itu dibuat oleh salah satu pegawainya. Kabar tentang kematian mahasiswa akibat vaksin juga terbukti sebagai berita palsu.
Efeknya terasa di ruang publik. Banyak orang di Rio dan Sao Paulo justru menghindari para petugas kesehatan yang sedang mensosialisasikan vaksin di jalanan. Hingga sebulan setelah kampanye massal, hanya 5,5 juta orang yang telah divaksin.
Menurut Molteni, kombinasi popularitas pemakaian WhatsApp dan berita palsu menjadi penyebab utama mengapa melawan hoaks menjadi pekerjaan rumah maha berat bagi pemerintah Brazil.
Tahun lalu BBC World Service mengadakan survei di 18 negara tentang persepsi warga atas internet. Brazil tercatat memiliki warga yang paling khawatir atas penyebaran berita palsu (92 persen). Di posisi kedua ada Indonesia (90 persen), Nigeria (88 persen), dan Kenya (85 persen).
Kekhawatiran lain yang lebih aktual menyasar dimensi yang sejak beberapa tahun belakangan juga jadi polemik di Indonesia: politik.
Sama-sama Suka Hoaks
Pada Januari 2018 Comittee to Protect Journalist (CPJ) menurunkan laporan atas isu tersebut. CPJ mengutip penelitian yang dijajaki oleh akademisi Universitas São Paulo. Hasilnya menyatakan bahwa berita palsu begitu meluas di Negeri Samba sehingga mengancam proses pemilu yang akan datang.
Awal tahun ini, David Biller dari Bloomberg juga menulis laporan tentang kekhawatiran banyak pihak tentang penyebaran berita palsu akan merusak kualitas pemilihan umum 2018 di Brazil. Mengutip Claire Wardle, peneliti Harvard dan direktur organisasi pemeriksa fakta First Draft yang aktif selama pemilu di Inggris dan Perancis, laporan itu mengatakan bahwa penyebaran berita palsu begitu masif sebab platform politik di Brasil, sebagaimana juga yang terjadi di Indonesia, terbagi dalam dua kubu yang punya pendukung fanatik.
Kedua kubu berpotensi sama-sama menggunakan hoaks untuk menyerang satu sama lain, dan salah satu yang paling efektif adalah melalui pesan WhatsApp.
“Brasil memiliki tantangan nyata. Lanskapnya sangat terpolarisasi dan aplikasi perpesanan (WhatsApp) akan menjadi perhatian terbesar Kondisi yang ada di Brasil matang untuk mempengaruhi orang-orang, bias konfirmasi mereka, dan (sentimen) tribalisme mereka,” jelas Wardle.
Dua kubu yang dimaksud adalah dua kandidat populis yang mewakili spektrum politik kiri dan kanan yang sedang memimpin tangga elektabilitas. Ada mantan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dari Partai Pekerja, yang berhadapan dengan Jair Messias Bolsonaro dari Partai Sosial Liberal.
Dua-duanya juga sosok yang bermasalah. Pada Mei lalu, Lula yang dijatuhi hukuman penjara akibat kasus pencucian uang dan korupsi. Bolsonaro punya rekam jejak yang kontroversial, salah satunya adalah komentar simpatik terhadap pemerintahan diktator militer Brasil sepanjang 1964-1985.
“Ketika Anda memiliki pemilih yang terpolarisasi, orang hanya ingin terhubung dengan orang lain yang memiliki pandangan dunia yang sama. Respons emosional yang muncul akhirnya amat kuat. Kemungkinan mereka menjadi pemilih yang kritis menjadi jauh lebih kecil,” imbuh Wardle.
Pemerintah Brasil tak hanya berjuang di ruang kelas, yang lebih dipandang sebagai solusi jangka panjang.
Solusi jangka pendeknya antara lain pembentukan tim khusus yang terdiri dari gabungan beberapa institusi pemerintahan untuk memerangi produksi dan penyebaran hoaks. Mereka juga menyusun UU untuk mengekang praktik tersebut.
Awal 2018, Facebook mengumumkan akan bekerja sama dengan Aos Fatos, bagian dari lembaga International Fact-Checking Network yang berbasis di Brazil.
Keduanya akan menciptakan “chatbot” yang bisa dijalankan di Facebook Messenger, WhatsApp, atau aplikasi-aplikasi pesan lain, untuk membatasi penyebaran berita palsu.
Direktur Aos Fator Tai Nalon berkata pada Biller bahwa yang paling ia khawatirkan adalah WhatsApp. Menurut Nalon, selain menjadi medium percakapan paling populer di Brazil, WhatsApp juga tak memiliki mekanisme yang ketat untuk menentukan kredibilitas pesan suara.
"Facebook juga bikin saya gelisah, tetapi tidak sebesar kekhawatiran saya kepada WhatsApp. WhatsApp serupa kotak hitam. Anda tidak tahu berapa banyak orang yang tersentuh oleh informasi yang beredar, atau dari mana asalnya. Itu tidak bisa dilacak,” pungkas Nalon.
Editor: Windu Jusuf
