Menuju konten utama
Pilkada Serentak 2020

Ketua HIPPI DKI: Pilkada Serentak Tak Banyak Beri Dampak Ekonomi

Pilkada Serentak 2020 berpotensi menjadi tahapan pemilihan yang paling hemat karena keterbatasan dana.

Ketua HIPPI DKI: Pilkada Serentak Tak Banyak Beri Dampak Ekonomi
Petugas KPPS mempersiapkan atribut pelaksanaan Pilkada Serentak usai pendistribusian logistik di TPS 8 Kelurahan Palupi, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (8/12/2020). ANTARA FOTO/Basri Marzuki/rwa.

tirto.id - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta menyatakan Pilkada Serentak yang diselenggarakan hari ini, Rabu (9/12/2020), tak memberi dampak signifikan bagi perekonomian. Menurut HIPPI, pilkada kali ini hanya menghasilkan aktivitas perputaran ekonomi yang minim sebagai konsekuensi pandemi COVID-19.

“Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut di atas karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan,” ucap Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangan tertulis yang diterima reporter Tirto, Rabu (9/12/2020).

Sarman menyatakan sejumlah transaksi bisnis memang sering terjadi selama pemilu atau pilkada. Misalnya belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi, stiker, dan lainnya. Sebagian calon bahkan rela merogoh kocek demi panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, dan artis. Sebagian aktivitas pemilu bahkan membawa rezeki bagi penjual makanan dan minuman.

“Kesemuanya akan menambah omzet UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga,” tutur Sarman.

Sayangnya Pilkada Serentak 2020 mengakibatkan seluruh belanja itu tertahan. Calon tetap menghabiskan biaya untuk kampanye, tetapi umumnya berkaitan dengan kegiatan daring maupun digital. Di luar itu, belanja para calon menurutnya juga bergeser dari kebutuhan konsumtif menjadi alat-alat kesehatan seperti hand sanitizer sampai masker untuk dibagikan kepada masyarakat.

Sebaliknya belanja atribut kampanye minim. Menurut Sarman, Pilkada Serentak 2020 berpotensi menjadi tahapan pemilihan yang paling hemat karena keterbatasan dana maupun minimnya dukungan dari pelaku usaha.

Kalaupun ada dana senilai Rp20 triliun dari pemerintah, itu akan habis untuk keperluan logistik pilkada. Ia ragu uang senilai itu bisa berputar signifikan hingga dapat dirasakan hampir tiap warga.

“Sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga,” ucap Sarman.

Baca juga artikel terkait PILKADA 2020 atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Ivan Aulia Ahsan