tirto.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengampaikan soal wacana pemilu daerah dan pemilu nasional digelar terpisah atau dalam tahun yang berbeda ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Rabu (20/11/2024).
Hal itu ia sampaikan saat Gibran menghadiri kegiatan yang digelar Bawaslu RI di Monas, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Menurutnya, Gibran menerima pertimbangan pemisahan tersebut.
"Respons beliau [katanya] akan dipertimbangkan. Tapi kami menyerahkan kepada pemerintah dan DPR karena ini urusannya mereka, kami hanya mengusulkan," ucap Bagja di Monas.
Ia menyebutkan, Gibran juga telah menerima masukan itu dari beberapa pihak. Di satu sisi, Bagja menyebutkan ada sejumlah kerawanan dari pilkada dan pilpres serta pileg yang digelar dalam tahun yang sama.
Salah satunya, kata dia, yakni banyak Panwascam (Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan) yang kelelahan karena harus mengurus dua agenda dalam waktu cukup dekat.
"Ini sudah disampaikan oleh beberapa pihak untuk tidak menyatukan pemilu (pileg dan pilpres) dan pilkada dalam satu tahun karena waktunya," ucap Bagja.
Selain itu, ia juga menerima arahan lain dari Gibran terkait pilkada harus digelar secara kondusif. Gibran disebut tidak menginginkan peristiwa di Sampang terulang.
"Kejadian Sampang tidak bisa kami prediksi, walaupun ketegangan itu sudah bisa kami prediksi bahwa daerah ini daerah rawan tinggi. Ke depan kami akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman polisi dan aparat keamanan setempat," urai Bagja.
Gibran sebelumnya meminta konflik Pilkada Sampang 2024 tidak terulangi di lokasi lain. Hal ini ia nyatakan saat Apel Siaga yang digelar Bawaslu RI di Monas, Rabu. Ia meminta semua pihak segera menyelesaikan konflik tersebut.
"Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa," kata Gibran saat memberikan sambutan di agenda Apel Siaga.
"Kita tidak ingin apa yang terjadi di Sampang terjadi di tempat lain. Semua pihak harus secara aktif melakukan pencegahan dan deteksi dini," lanjutnya.
Mengutip Prabowo, Gibran mengatakan Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari beragam perbedaan. Ia menilai, perbedaan itu seharusnya menjadi kekuatan.
Menurutnya, perbedaan tak seharusnya dipergunakan sebagai alat pemecah belah bangsa. Terlebih, terpecahnya warga disebabkan perbedaan pandangan politik.
"Perbedaan adalah kekuatan kita. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa," urainya.
"Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita, justru itu yang mendewasakan demokrasi kita. Pemahaman ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat," lanjutnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Irfan Teguh Pribadi
