Kesepakatan Munas Kadin: Berselimut Drama & Formalitas Belaka

tirto.id - Perseteruan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie belakangan mulai mencair. Keduanya bahkan sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober mendatang.

Ini menjadi kesepakatan yang diambil setelah keduanya bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cum Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid, mengatakan munas yang dipercepat dari seharusnya pada 2026 mendatang merupakan solusi dari dualisme Kadin Indonesia yang telah terjadi sejak beberapa waktu terakhir.

Dualisme ini diketahui muncul setelah hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Munaslub saat itu terselenggara karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Arsjad. Satu di antara pelanggaran yakni Arsjad pernah menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024 lalu. Arsjad dinilai telah melanggar Pasal 14 AD/ART organisasi.

"Kami sepakat untuk menggelar Munas Kadin usai pelantikan presiden mendatang, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia," kata Arsjad dalam keterangan diterima Tirto, Selasa (1/10/2024).

Selain munas, Arsjad dan Anindya juga menyepakati beberapa hal yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas meterai. Di antaranya, sebelum munas berlangsung, Anindya Bakrie tetap akan menjabat sebagai Ketua Umum Kadin, sementara Arsjad Rasjid akan menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Kesepakatan juga menyebut bahwa Bahlil Lahadalia akan menjadi Ketua Panitia Pengarah Munas Kadin 2024.

"Panitia pelaksanaan Munas akan dibentuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan organisasi," ujar Presiden Direktur Indika Energy itu.

Di balik kesepakatan Munas Kadin ini, tentu kita bisa melihat drama yang ditontonkan antara Arsjad dan Anindya Bakrie di dalam internal kepengurusan Kadin. Keduanya saling bersitegang. Bahkan Arsjad sempat tak terima digantikan Anindya lewat jalur munaslub dan melakukan upaya perlawanan.

Arsjad saat itu sempat berkirim surat ke Presiden Joko Widodo. Dalam suratnya tertanggal 15 September 2024, Arsjad menyebut Munaslub yang dilakukan kubu Anindya tidak sah karena menyimpang dari AD/ART yang disebutkan dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri.

Selain itu, Arsjad menyebut Munaslub yang mengudeta dirinya tidak dihadiri separuh Kadin daerah sebagaimana syarat yang tertuang dalam AD/ART. Dia menjelaskan hanya 10 dari 35 Kadin provinsi dan 25 dari 221 anggota luar biasa Kadin yang hadir dalam munaslub tersebut.

Di sisi lainnya, Anindya tetap mengeklaim hasil dari munaslub yang diselenggarakan Kadin merupakan keputusan yang final. Hal itu karena forum tersebut merupakan pertemuan tertinggi di sebuah organisasi, serta yang mengusung dirinya merupakan anggota Kadin provinsi, dan anggota luar biasa (ALB).

Bagian dari Sebuah Drama?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, perseteruan awal antara Arsjad dan Anindya hingga terjadinya kesepakatan Munas Kadin bukan bagian dari sebuah drama atau berkaitan dengan motif tertentu. Hasil dari kesepakatan diadakan munas ini pun menurutnya menjadi sebuah keniscayaan bagi keduanya.

“Menurut saya sih ini bukan sebuah drama. Karena kalau berdasarkan historisnya, posisi Kadin memang adalah bersatu. Mereka itu biasanya solid, berada bersama dengan pemerintah,” ujar Piter saat dihubungi Tirto, Rabu (2/10/2024).

Sejak awal, Piter sudah membaca akan terjadi konsolidasi di antara keduanya setelah adanya perseteruan. Maka, lewat kesepakatan munas yang akan diselenggarakan usai pelantikan Prabowo Subianto ini lah yang dapat menyatukan Arsjad dan Anindya.

“Dan memang solusi yang paling tepat adalah menindaklanjuti munaslub kemarin adalah melaksanakan munas. Itu adalah langkah win-win bagi keduanya, di mana tidak ada yang dikalahkan. Ini akan membuat pihak Arsjad dan Anin berada pada posisi terhormat,” jelasnya.

Di sisi lain, Piter melihat konflik di Kadin sendiri bukan bagian dari motif politik. Karena jika ditarik ke belakang, Arsjad sendiri berada di barisan pemerintahan Jokowi. Terpilihnya Arsjad saat itu pun atas dukungan dari pemerintah.

“Jadi dukungan Jokowi pada waktu itu. Tanpa dukungan Jokowi mungkin Arsjad juga enggak terpilih sebagai Ketua Kadin. Demikian juga dengan Anindya ini,” terang Piter.

Secara historis, kata Piter, posisi dari Kadin itu memang harus bersama dengan pemerintah. Justru Anindya bersama dengan gerbongnya ingin mengembalikan posisi Arsjad ke pemerintah selanjutnya. Karena, kata Piter, Kadin sendiri tidak mungkin dalam posisi oposisi terhadap pemerintah.

“Justru dengan ini ada celah untuk menarik kembali Arsjad ke posisi di barisannya pendukung pemerintah. Karena mungkin Pak Arsad dulu beda-beda kali ya dukungannya waktu di Pilpres. Makanya jadi agak sedikit digoyang,” ujarnya.

Munas Hanya Formalitas Saja

Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, justru melihat hasil kesepakatan dari pelaksanaan Munas Kadin hanya bagian dari formalitas saja.

Karena baik dari kubu Arsjad dan Anindya dinilai sudah melakukan rekonsiliasi untuk sama-sama mencari titik temu.

“Yang pasti kedua belah pihak rombongan Anin dan Arsjad akan konsolidasi mencari titik temu. Ini pembagian kuenya akan seperti apa? Sepertinya sudah ada pembicaraan seperti itu. Jadi Munas sepertinya hanya formalitas saja,” ujar Media kepada Tirto, Rabu (2/10/2024).

Media mengatakan pada akhirnya ini menjadi sebuah antiklimaks. Walaupun sebetulnya memang sudah terprediksi sebelumnya dalam perjalanannya selama beberapa dekade terakhir, Kadin itu dalam posisi mendukung pemerintah dan menjadi bagian dari pemerintah.

Sehingga, suara-suara di level akar rumput Kadin berharap organisasi ini terus menjaga hubungan baik dengan pemerintah.

“Ada kekhawatiran kemarin Pak Arsjad mendukung calon presiden lain yang tidak terpilih, sehingga ada kekhawatiran di level akar rumput Kadin ini harus berubah, narasinya berubah. Kemudian bagaimana integrasi kebijakan Kadin ke depan dan pemerintah itu seperti apa?,” ujar Media.

Kekhawatiran suara dari akar rumput Kadin itu, akhirnya bermuara kepada konflik di internal Kadin.

Anindya beserta gerbongnya bermanuver untuk mengambil alih kepemimpinan Arsjad lewat jalur Munaslub Kadin. Terpilihnya Anindya sebagai Ketum Kadin bahkan sempat mendapat dukungan dari politisi yang ada di lingkaran kubu Prabowo Subianto.

“Jadi Pak Anin bermanuver kemudian Arsjad ‘oke jika memang demikian, mari kita cari titik temu’. Karena memang sebenarnya Pak Arsjad juga punya kepentingan sama untuk menjaga eksistensi beliau secara individu maupun sekelompok pengusaha yang ada di belakangnya,” ujarnya.

Arsjad sendiri memastikan masalah yang terjadi di Kadin hanya bagian dari dinamika organisasi saja. Ia memastikan Kadin masih menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang solid. Kesepakatan ini pun dibuat dan disaksikan langsung oleh Bahlil.

Tapi, terlepas dari itu, Media berharap apapun hasil dari munas nantinya, Kadin dapat menjembatani antara pengusaha dan pemerintah selanjutnya. Mengingat kondisi dunia usaha saat ini penuh dengan ketidakpastian politik serta kondisi daya beli masyarakat yang mulai menurun.

“Tentu pengusaha berharap transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan Kadin bisa menjadi penghubung antara pengusaha Indonesia dengan pemerintah. Meskipun di satu sisi sebagian pengusaha juga setidaknya dalam enam bulan ke depan masih wait and see,” pungkas Media.