tirto.id - Kementerian Koperasi (Kemenkop) menunjuk tiga koperasi sebagai bagian dari pilot project atau proyek percontohan program makan bergizi gratis (MBG).
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengatakan saat ini terdapat tiga koperasi yang telah dipersiapkan, yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur.
Budi memastikan, koperasi juga menjadi satuan pelayanan dengan menyediakan Koperasi Penyedia Dapur dan Manajemen SDM dalam program MBG. Koperasi juga memiliki peran pengadaan bahan pangan yang meliputi koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren induk koperasi dan lainnya.
“Koperasi juga hadir sebagai penyediaan bahan pangan, meliputi Koperasi Produsen (petani, peternak, dan nelayan) dan Koperasi Pasar bersama Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDes, UMKM dan lainnya,” kata Budi dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam keterangan resmi, di Jakarta, ditulis Jumat (12/6/2024).
Kemenkop memiliki proyek prioritas yang terdiri dari pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi, penguatan sistem pengawasan dan penjaminan simpanan koperasi dan fasilitas kerja sama antar lembaga ekonomi di desa.
Kemudian, dalam mendukung swasembada pangan, Budi memastikan Kemenkop terus mengembangkan MIRA (Minyak Makan Merah untuk Rakyat). “Diharapkan kehadiran Minyak Makan Merah ini bisa digunakan untuk menyukseskan MBG,” ucapnya.
Maka dari itu, dia menyampaikan kesiapan Kementerian Koperasi (Kemenkop) dalam mendukung program Pemerintah. Mulai dari penguatan kelembagaan koperasi, swasembada pangan, hilirisasi hingga menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Peran Kemenkop ini mendukung Asta Cita 2 terkait swasembada pangan, serta prioritas Asta Cita 3 terkait pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi dan industrialisasi melalui koperasi,” ucapnya.
Selain itu, Budi juga menyampaikan terkait progres penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT). Dia mengatakan, belum selesainya KUT menghambat koperasi unit desa (KUD) mengakses pembiayaan perbankan di SLIK OJK. Padahal KUD vital untuk program swasembada pangan.
Dia merinci, saat ini jumlah KUD sebanyak 13.400 unit koperasi dan 826 LSM dengan besaran rata-rata diterima debitur sebesar Rp800 ribu hingga Rp10 juta. “Penghapusan KUT ini, diharapkan agar koperasi dan petani dapat keluar dari daftar hitam perbankan, sehingga bisa mengikuti program ketahanan pangan,” katanya.
Maka dari itu, Eks Menteri Komunikasi dan Informatika itu mengusulkan, agar KUD Penyalur KUT untuk dikeluarkan dari daftar hitam SLIK OJK, serta mampu melakukan revitalisasi KUD sesuai Asta Cita 2 dan 3.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono, menambahkan terkait pentingnya dukungan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam penyaluran langsung pupuk ke badan usaha berbasis koperasi.
“Melalui Kemenko diharapkan akan dikoordinasikan antara Kemenkop, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian terkait penyaluran pupuk langsung yang sangat penting sekali bagi masyarakat desa yang memang pekerjaan utamanya banyak di sektor pertanian,” ucap Ferry.
Wamenkop Ferry juga mengusulkan adanya satuan di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk mempelajari kebijakan impor yang berdampak langsung bagi koperasi. Hal ini dilakukan demi mengurangi impor sehingga dapat meningkatkan produksi dalam negeri.
“Seperti protes yang terjadi di koperasi susu kemarin, setelah kami telaah itu juga terjadi akibat adanya kebijakan impor. Yakni, adanya peraturan bea masuk nol persen pada susu impor seperti susu bubuk,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan akan segera menindaklanjuti kerja sama antar Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, serta masukan dalam pengembangan program terkait pemberdayaan maupun peningkatan kapasitas.
Termasuk adanya dorongan penyempurnaan regulasi yang belum sempurna, yang belum melakukan perubahan termasuk Undang-Undang Koperasi yang sudah lama.
“Seperti kesepakatan kementerian di bawah Kemenko ini untuk menyempurnakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih sulit diakses koperasi maupun pekerja migran. Kalaupun ada skema pembiayaan baru tentu dengan persetujuan Presiden,” ucapnya Muhaimin.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Anggun P Situmorang
