tirto.id - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran senilai Rp7,9 triliun untuk bantuan sosial (bansos) beras kepada masyarakat. Adapun beras gratis ini nantinya akan didistribusikan langsung oleh Perum Bulog.
"Nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN, perkiraaan kami sekitar Rp7,8 - Rp7,9 triliun, termasuk ongkos membagikannya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata konferensi pers APBN Kita, di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).
Isa menjelaskan bantuan pangan berupa beras gratis akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Adapun berdasarkan DTKS terdapat sekitar puluhan juta keluarga penerima manfaat.
“Kita menggunakan basisnya DTKS, itu diperkirakan akan diberikan pada 21,3 juta keluarga," imbuhnya.
Sedangkan untuk bantuan ayam dan telur, pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp460 miliar. Bantuan kedua komoditas itu akan dibagikan kepada keluarga yang memiliki anak dan berpotensi stunting.
“Datanya dari BKKBN, perkiraan sementara sekitar 2,1 juta keluarga yang akan menerima bantuan ini. Perkiraan sementara akan ditagihkan pada APBN untuk ayam telur, termasuk distribusinya sekitar Rp460 miliar," jelasnya.
Lebih lanjut, Isa menyampaikan, bantuan terhadap beras, telur, dan ayam tersebut akan dibagikan secara tiga bulan berturut. Yakni Maret, April, dan Mei 2023.
Sebelumnya, Isa memastikan, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk beras hingga telur ayam saat Ramadan dan Lebaran mulai disalurkan pada Maret ini. Adapun untuk beras sendiri sudah tersedia di Perum Bulog.
“Diharapkannya Maret (disalurkan), kalau berasnya kan sudah ada di Bulog,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, dikutip Rabu (8/3/2023).
Isa menuturkan, saat ini pemerintah masih terus mempersiapkan pelaksanaan program ini. Mulai dari mekanisme penyaluran bantuan tersebut hingga menetapkan data untuk penerima bansos tersebut.
“Pelaksanaannya masih kita diskusikan karena kalau dari rapatnya sendiri, kelihatannya mau langsung dari Bulog yang mendistribusikan, enggak lewat Kemensos. Tapi untuk daftar penerimanya, saya perkirakan, ya yang punya daftar Kemensos. Ini masih kita diskusikan eksekusinya itu seperti apa," papar dia.
Terkait anggaran, Isa mengaku tidak ada kendala meski bansos jelang Ramadan ini merupakan program baru. Lantaran, program bansos ini telah disetujui pula oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Anggarannya biasanya enggak jadi hambatan, karena biasanya Bulog itu melaksanakan dulu, kemudian mengklaim belakangan. Jadi berasnya juga sudah ada di Bulog, kalau mau disalurkan, bisa disalurkan dulu," tutur Isa.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
