tirto.id - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menegaskan, program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bukan upaya untuk mengendalikan inflasi, melainkan merespons inflasi yang terjadi.
“Jadi [BLT migor] supaya menjaga daya beli masyarakat kita, terutama masyarakat miskin sehingga bisa merespons secara proper terhadap kenaikan harga-harga tersebut. Kita perlu program yang lain untuk mengendalikan inflasinya itu sendiri,” jelas Isa pada Media Briefing BLT Migor secara virtual, Jumat (08/4/2022).
Pemerintah, kata dia, melalui APBN terus hadir melalui kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi serta membantu kelompok rentan, tidak mampu, dan dunia usaha, utamanya UMKM, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara.
Isa menyatakan, respons pemerintah melalui BLT minyak goreng ini tepat dan terukur meski rencananya hanya akan diberikan tiga bulan yakni April sampai dengan Juni 2022. Adapun jumlah diterima masing-masing Rp100.000 per orang, atau Rp300.000 yang dibayarkan sekaligus selama tiga bulan.
“Kita lihat apakah kemudian nanti sudah cukup untuk merespons kenaikan harga-harga yang saat ini terjadi. Ini setelah itu nanti kita akan evaluasi kembali,” tandas Isa.
Selain itu, Isa juga menjelaskan pemberian BLT minyak goreng ini masih dalam jangkauan APBN 2022. Kebijakan pemberian tambahan bantuan sosial BLT migor menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dianggarkan sebelumnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Abdul Aziz
