tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan ketidakpastian ekonomi karena tensi geopolitik masih berlanjut hingga tahun depan.
Selain itu, dunia juga masih harus menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan akselerasi digital terutama karena penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, menilai pemerintah selanjutnya harus waspada dan bersikap untuk menghadapi setiap tantangan yang bakal terjadi, meski sampai saat ini pemerintah terus menjaga optimisme terhadap perekonomian nasional.
Salah satu langkah antisipasi yang dapat dilakukan adalah dengan memangkas program-program non-prioritas pada tahun anggaran 2025.
“Kalau ada ruang belanja-belanja di luar prioritas nasional, kita harus lakukan efisiensi yang sangat tajam,” katanya,dalam rapat Panja Badan Anggaran DPR RI untuk membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2025, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Dengan upaya ini, pemerintah bisa memastikan program apa saja yang lebih prioritas untuk diterapkan. Kemudian, upaya selanjutnya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar perekonomian nasional tahun 2025 tetap kuat adalah dengan mengarahkan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.
“Ketiga, melakukan transformasi subsidi dan belanja perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkeadilan,” imbuhnya.
Menurut Isa, dalam transformasi subsidi dan perlindungan sosial, yang terpenting bukanlah volume atau jumlah penerima subsidi dan bantuan sosial. Namun, bagaimana pemerintah bisa menghasilkan subsidi dan bantuan yang tepat sasaran, sehingga mampu efektif mengungkit ekonomi Indonesia.
“Keempat, adalah meningkatkan kualitas belanja untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” bebernya.
Sementara itu, menurut Isa, sejak pandemi Covid-19, belanja pemerintah pusat terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023. Dia mencatat, rata-rata realisasi belanja pemerintah pusat pada 2019-2023 tumbuh sebesar 9,3 persen, dengan anggaran berada di kisaran 11,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Meski sudah mencoba melakukan normalisasi, belanja pemerintah pusat belum dapat kembali karena pada 2024 pemerintah membutuhkan anggaran cukup besar untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. Dengan realisasi belanja pemerintah pusat sampai triwulan I 2024 mencapai Rp427,6 triliun atau 17,3 persen.
“Mudah-mudahan di 2025 karena pemilu sudah berakhir, kita dapat melakukan [normalisasi] dengan baik. Seharusnya kita bisa normalisasikan kembali belanja-belanja kita,” harap Isa.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi
