tirto.id - Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Dini Kusumawati menyebut Gerakan Indonesia Melayani adalah upaya untuk melakukan peningkatan dan perbaikan layanan publik yang simultan. Hal demikian ia sampaikan pada Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani yang digelar di Swisbell Hotel, Manado, Sabtu (27/10/2018).
“Dengan demikian, kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terus dijaga bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik,” katanya.
Dini menyatakan, tugas Kemenkeu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan hal ini dapat diwujudkan apabila pihaknya terus melakukan peningkatan dan perbaikan layanan (continues improvement) sehingga masyarakat
dapat merasakan hasil nyata implementasi Gerakan Indonesia Melayani.
Bentuk nyata Gerakan Indonesia Melayani yang sejauh ini sudah dilakukan Kemenkeu antara lain membuat persyaratan maupun prosedur yang jelas serta memberikan kepastian waktu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat jelas, cepat,
dan transparan.
“Saat ini Kemenkeu sedang membangun enterprise architecture yang sesuai dengan Perpres No. 95/2018. Melalui enterprise architecture, kita dapat melihat seluruh proses bisnis dan layanan yang dimiliki Kemenkeu untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat,” sambung Dini.
Sejauh ini Kemenkeu merupakan salah satu kementerian yang menjadikan Gerakan Indonesia Melayani sebagai pondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memastikan setiap layanan sesuai dengan Gerakan Indonesia Melayani, Kemenkeu memiliki story board sehingga setiap implementasi dapat terpantau dengan baik.
“Kemenkeu menjadikan Gerakan Revolusi Mental sebagai dasar utama untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan hal ini telah kami wujudkan salah satunya melalui aksi cepat tanggap bencana saat Kota Palu dilanda gempa dan tsunami. Bagi kami, inilah bentuk pelayanan kepada masyarakat yang sebenarnya,” ungkap Dini.
Di akhir acara, para peserta memberikan rekomendasi untuk pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat diminta untuk membuat regulasi yang tidak tumpang tindih antarsektor sehingga tidak menimbulkan permasalahan saat diimplementasikan. Sedang pemerintah daerah didorong untuk selalu berinovasi, menerapkan sistem reward and punishment, kode etik, sehingga setiap unit kerja dapat berlomba-lomba memberikan kinerja terbaiknya.
Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Melayani adalah salah satu mata acara kegiatan Rembuk Nasional, Pekan Kerja Nyata (PKN) Revolusi Mental. Digelar serentak di bawah arahan lima kementerian, posisi Rembuk Nasional Indonesia Melayani berada di
bawah pimpinan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Selain Rini, dalam kegiatan tersebut hadir panelis lain yakni Vice President Human Capital Strategic Management PT Telkom Indonesia Dharma Syahputra; Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kristiana Swasti; dan Wakil Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Ronny Maramis.
Editor: Agung DH
