tirto.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan insiden kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau menimbulkan banyak asap yang bisa memicu gangguan pernapasan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemenkes dan Dinas Kesehatan setempat untuk mengatasi dampak karhutla itu.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes, Widyawati menyatakan salah satu upaya yang telah dilakukan kementeriannya untuk mengatasi dampak karhutla di Riau ialah mengirimkan 300 ribu pics masker untuk dibagikan kepada masyarakat di daerah itu.
"Dinkes Riau telah mendirikan pos pelayanan kesehatan dan melayani masyarakat terdampak Karhutla,” kata Widyawati kepada Tirto, Kamis (15/8/2019).
Sampai 12 Agustus 2019, menurut data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 824 titik panas dan 30.065 ha lahan yang terbakar di provinsi Riau selama tahun ini.
Widyawati mencatat, pada 13 Agustus kemarin, titik panas sudah merambat ke Kabupaten Meranti. Setelah dikonfirmasi ke Dinkes Meranti, menurut dia, dampak karhutla ternyata sudah muncul pada sehari sebelumnya.
"Karhutla tersebut menyebabkan banyak masyarakat menderita ISPA," ucapnya.
Berdasarkan laporan kunjungan pasien pada Senin (12/8/2019), jumlah orang yang mengeluh mengalami ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas) sebanyak 9.630 orang.
Ribuan pasien itu berasal dari 12 kabupaten/kota, yakni Pekanbaru, Siak, Pelalawan, Kampar, Dumai, Kuansing, Rohil, Rohul, Inhu, Inhil, Meranti, dan Bengkalis.
"Dinkes setempat juga melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat tentang dampak asap, memberikan pelayanan kesehatan terhadap petugas pemadam kebakaran, mendistribusikan obat, dan sosialisasi melalui media massa," ujar Widyawati.
Selain di Riau, Karhutla juga terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tetapi, hanya Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah menyatakan kondisi Tanggap Darurat, dan Tim Pusat Krisis Kesehatan (PKK) Kemenkes sudah berada di lokasi daerah tersebut.
"Provinsi Riau dan Kalimantan Barat masih belum melaporkan kondisi Tanggap Darurat. Namun, tetap dilakukan Koordinasi melalui sistem pemantauan," ujar Widyawati.
Lebih lanjut, dia menerangkan, Tim PKK Kemenkes terus memantau kesiapan Pemerintah Provinsi Riau jika terjadi kondisi tanggap darurat karhutla.
Untuk menjamin ketersediaan obat, kata dia, Dinkes Riau sudah menghitung kebutuhannya serta berkoordinasi dengan petugas gudang farmasi setempat.
“Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes siap memenuhi kebutuhan obat bila sewaktu-waktu ada permintaan dari daerah,” kata Widyawati.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Addi M Idhom
