tirto.id - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyediakan 5 kapal roro secara bertahap yang dapat beroperasi di Danau Toba, Sumatera Utara. Menurut rencana, kapal-kapal tersebut bisa mulai beroperasi pada November 2018 mendatang.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan kelima kapal tersebut berasal dari berbagai sumber. Satu kapal telah dibangun sejak tahun lalu dan bisa beroperasi pada November 2018, satu kapal akan dibangun pada tahun depan, satu kapal berasal dari PT ASDP selaku operator, dan dua kapal disumbang oleh pihak swasta di Sumatera Utara.
“Kapal-kapal ini memiliki muatan yang cukup besar dan rencananya akan ditempatkan di Pelabuhan Tomok (Samosir) ke Pelabuhan Ajibata (Kabupaten Simalungun),” kata Menhub dalam keterangan resminya pada Jumat (22/6/2018).
Menurut Budi Karya, kapal yang tersedia memiliki muatan yang besar dan berukuran 300 GT. Dengan kapasitas sebesar itu, kapal bisa mengangkut 280 penumpang dan 32 mobil atau 17 truk.
“Ini merupakan kapasitas yang besar dibandingkan dengan kapal-kapal yang ada sekarang,” ucap Budi Karya.
Lebih lanjut, Budi Karya turut mengajak pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam memperbaiki sistem transportasi umum di Danau Toba.
Ia mengklaim telah menugaskan bupati setempat untuk melakukan penelitian terkait ukuran kapal, serta menugaskan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub untuk melakukan pengawasan kapal.
Menhub pun meminta agar masyarakat dapat secara aktif ikut mengelola kapal, sehingga aspek keselamatan penumpang kapal dapat semakin meningkat.
“Kapal ini harapannya dapat membantu mobilisasi masyarakat, membuka lapangan kerja baru, menunjang pariwisata, dan memberikan kapal bagi masyarakat yang sesuai standar keselamatan.
Adapun Budi Karya juga mengatakan bakal membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengawasi berbagai kebutuhan operasional di Danau Toba.
“Saya juga akan membuat UPT dan sudah berkoordinasi dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk datang ke sini,” ucap Budi Karya.
“Selain untuk mengawasi pembangunan kapal juga akan mendukung terkait konstruksi, mesin terhadap kapal yang ada,” tambahnya.
Pengelolaan kapal sendiri rencananya bakal diserahkan kepada PT ASDP yang merupakan perusahaan pelat merah yang bergerak di jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan.
Menhub pun menekankan bahwa pemerintah akan ikut memastikan kualitas operasional di tempat penyeberangan sehingga fungsi pengawasan, pengarahan, dan pendampingan dapat berjalan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai tenggelamnya kapal kayu KM Sinar Bangun di Danau Toba pada Senin (18/6/2018) lalu merupakan bentuk ketidakdisiplinan dari penyelenggara dan pengawas angkutan kapal. Oleh karena itu, Luhut menekankan bahwa pihak-pihak yang terbukti bersalah harus dijatuhi hukuman.
Luhut lantas menyebutkan aparat di lapangan dan penyelenggara angkutan tidak belajar dari kasus-kasus kecelakaan yang pernah terjadi sebelumnya. Ia menilai keamanan penumpang tidak menjadi prioritas dalam hal ini.
“Apabila jumlah penumpang tidak lebih dari kapasitas, memperhatikan laporan cuaca dan peringatan dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dan tidak lalai dalam pengawasan, tentu kecelakaan seperti ini bisa dihindari,” kata Luhut melalui keterangan resminya, hari ini.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora
