tirto.id - Indikator Politik Indonesia merilis survei nasional soal evaluasi publik atas kinerja sektor transportasi umum dan perhubungan pemerintahan Jokowi. Hasilnya, mayoritas masyarakat menilai transportasi umum di Indonesia baik atau sangat baik.
Dari hasil survei tersebut, 65 persen memberi nilai positif terhadap kondisi transportasi umum saat ini. Namun, masyarakat di perkotaan cenderung memberikan nilai positif dibandingkan masyarakat di pedesaan. Maka itu, penting untuk meningkatkan transportasi umum di perdesaan.
Merespons hasil survei Indikator, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa memang benar terdapat beberapa daerah yang bahkan tidak memiliki transportasi umum.
Dia mencontohkan, punahnya transportasi umum di wilayah perdesaan Jawa Tengah. Menurut Djoko, tidak adanya transportasi umum tersebut dapat menimbulkan peningkatan terhadap angka putus sekolah dan pernikahan dini.
"Angkutan perdesaan di Jawa Tengah itu sudah hilang dan itu pengaruhnya apa? Angka putus sekolah tinggi, ini hasil kajian Dinas Perempuan dan Anak, ya angka putus sekolahnya tinggi," kata Djoko dalam acara pemaparan rilis temuan survei nasional yang diadakan oleh Indikator, via Zoom, Rabu (2/10/2024).
Djoko juga mengatakan, selain meningkatnya angka putus sekolah dan pernikahan dini, punahnya transportasi umum ini juga dapat meningkatkan angka stunting pada anak. Dia menyebut, jika tidak dilakukan perbaikan dalam lima tahun ke depan, maka keadaan di wilayah tersebut akan semakin menghawatirkan.
Selain di wilayah perdesaan Jawa Tengah, Djoko juga menyebut, pada wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia, yang umumnya menggunakan kendaraan perairan, masih sangat minim transportasi umum. Sehingga anak-anak sekolah harus menggunakan kapal-kapal yang dari sisi keselamatan sangat mengkhawatirkan.
Ia menambahkan, masih banyak provinsi di Indonesia yang hanya memiliki satu atau bahkan tidak memiliki bus antarkota. Salah satunya di Wamena, Papua. Di sana, kata dia, masyarakat harus membayar Rp200-500 ribu untuk satu kali perjalanan dengan jarak tempuh 2-3 jam.
"Tiga minggu yang lalu kami dari Wamena, itu memang jalannya kalau dulu mungkin tidak mulus tapi sekarang sudah cukup bagus, Trans Papua, tapi kembali lagi layanan angkutan umumnya masih mahal," tuturnya.
Sementara di Nusa Tenggara Timur, tambahnya, masih terdapat angkutan umum yang mengangkut orang sekaligus hewan. Maka itu, Djoko menyebut pemerintah harus menyediakan angkutan umum yang bisa mengangkut orang dan barang.
Terkait hasil survei nasional penilaian kinerja Jokowi pada sektor perhubungan dan transportasi umum ini, Sulawesi, Kalimantan, dan Jakarta mendapatkan penilaian paling positif dibandingkan wilayah lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui soal pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi.
"Pengetahuan warga tentang pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan pemerintah cukup tinggi, di semua kategori sosio-demografi dan wilayah, namun dengan pola tertentu, dibandingkan perempuan, laki-laki cenderung lebih banyak tahu," kata Burhan melalui zoom.
Burhan juga menjelaskan bahwa mayoritas warga mengetahui soal pembaharuan fasilitas transportasi yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan sosio-demografi, kata Burhan, kelompok berpendidikan tinggi lebih mengetahui terkait pembaharuan sarana transportasi umum oleh pemerintah.
Lain itu, pada aspek kinerja Kementerian Perhubungan, mendapatkan penilaian baik, dalam menyediakan sarana transportasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan memperlancar pengiriman barang.
Menurutnya, pada indeks kepuasan pengguna transportasi umum mendapat angka 3.962 yang masuk dalam kategori tinggi atau puas. Kepuasan tersebut juga termasuk pada aspek keterandalan dan jumlah armada.
Berdasarkan wilayah, Burhan mengatakan Indonesia barat mendapatkan penilaian kepuasan tertinggi, disusul oleh Indonesia tengah, dan Indonesia timur.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Irfan Teguh Pribadi
