tirto.id - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar selalu memutakhirkan data penanganan COVID-19. Kemendagri minta agar data-data tersebut harus di-update, terutama di bidang kesehatan hingga jaring pengamanan sosial.
"Perlu ditekankan yang menjadi prioritas di dalam laporan tersebut mencakup bidang kesehatan, penanganan dampak, dukungan ekonomi dan bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Perubahan APBD Provinsi bersama pemda seluruh Indonesia secara virtual, Jumat (6/8/2021).
Ardian menekankan, tiga hal tersebut akan dilaporkan menteri dalam negeri yang akan disampaikan kepada presiden secara berkala. Untuk itu, Ardian meminta agar laporan yang disampaikan harus benar-benar update.
Ia pun tidak ingin ada polemik mengenai progres penanganan Covid-19 di setiap daerah karena data tidak cocok.
"Yang menjadi catatan saya, ada ketidakcocokan data yang kami terima dari Kementerian Keuangan, sebab laporan yang diberikan daerah sering merupakan laporan yang belum update. Untuk itu ke depannya agar (pemerintah daerah) memperbaiki laporan di masing-masing daerah," kata dia.
Dalam kesempatan tersebut, Ardian juga mengingatkan agar seluruh aparatur pemerintahan di daerah dapat menjaga pelaksanaan APBD sesuai koridor perundang-undangan.
Sebagai catatan, Indonesia masih mengalami perbedaan data antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jawa Tengah merupakan salah satu contoh daerah dengan perbedaan data dalam angka kematian akibat Covid.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku ada perbedaan data antara pusat dengan daerahnya. Pada 29 Juli 2021 Satgas COVID-19 Pusat mencatat Jateng sebagai menyumbang angka kematian COVID tertinggi yakni 679 kematian. Ganjar mengakui bahwa angka kematian memang tinggi, tapi ada perbedaan data. Daerah mencatat pada 29 Juli 2021 total ada 431 kematian, bukan 679.
Ganjar mengklaim perbedaan data terjadi karena data kematian pada hari-hari sebelumnya yang belum diinput tengah proses verifikasi oleh oleh Kemenkes. Verifikasi itu, kata Ganjar, misalnya soal surat kematian catatan medis dan administrasi lainnya, sehingga datanya berproses. Sementara di daerah, data-data itu sudah diinput dan publikasikan pada hari itu juga. Sehingga terjadi perbedaan data antara pusat dan daerah.
“Ketika verifikasi sudah ketemu, maka diinjek, disuntikkan [datanya]. Maka data kami berbeda. Tapi enggak apa-apa. Jadi data aslinya seperti ini, terus ada tambahan data dari pusat. Jadi kalau kelihatan tinggi buat kami tidak masalah. Faktanya adalah fakta yang kami catat dari data harian dan kami masukkan di website,” jelas Ganjar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
