Menuju konten utama

Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Pemerintah

Kemendagri mendorong Pemda menyebarkan informasi hasil kinerja pemerintah via berbagai kanal agar masyarakat memahami manfaat program pembangunan.

Kemendagri Minta Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Pemerintah
Kemendagri mendorong Pemda untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat dalam Forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (FOTO/dok.Kemendagri)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) mengambil peran lebih aktif dalam menyampaikan informasi mengenai capaian kinerja pemerintahan selama dua tahun terakhir kepada masyarakat.

Dorongan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan. Melalui SE tersebut, pemda diminta ikut memperluas publikasi hasil program pemerintah pusat kepada publik.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Mey Rany Wahida Utami menilai pemda mempunyai posisi penting dalam memastikan informasi pembangunan tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Kedekatan dengan warga menjadi modal bagi pemda untuk mengaitkan capaian nasional dengan situasi dan kebutuhan di daerah, sekaligus menjelaskan manfaat yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Rany menjelaskan penyampaian informasi pembangunan perlu melibatkan berbagai unsur di lingkungan pemda, seperti perangkat daerah dan jajaran kehumasan. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan menyediakan data sektoral serta keterangan teknis yang akurat. Selanjutnya, pengelola kehumasan pemda bertugas menyajikan informasi tersebut dalam format yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany.

Rany menyampaikan penjelasan tersebut dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah yang berlangsung di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia Puji Hartoyo, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ardhyta Agus Setiawan, serta Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Kementerian Pertanian Wahyu Indarto.

Pada kesempatan itu, Rany mengingatkan bahwa publikasi kinerja pemerintah bukan semata-mata untuk memperluas jangkauan informasi, melainkan juga wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Karena itu, Pemda dapat memanfaatkan situs web resmi, media sosial, videotron, dan berbagai sarana komunikasi lainnya. Setiap informasi yang dipublikasikan pun perlu didukung data yang valid dan telah melalui proses verifikasi.

Kemendagri mengapresiasi sejumlah Pemda yang telah aktif menyampaikan informasi pembangunan kepada publik. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan Pemkab Karangasem, misalnya, telah menggunakan berbagai kanal komunikasi daerah untuk menginformasikan capaian pembangunan di bidang pendidikan. Praktik tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Puji Hartoyo menggarisbawahi perlunya pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan program dan hasil pembangunan, tetapi juga perlu menyerap aspirasi, keluhan, serta masukan masyarakat untuk mengukur manfaat program yang sudah berjalan.

“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.

Sementara itu, Kolonel Infanteri Andrian Siregar memaparkan perkembangan pembangunan Jembatan Garuda. Hingga 17 November 2026, pembangunan telah mencapai 3.404 unit dari target 5.302 jembatan. Adapun 1.898 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan. Infrastruktur tersebut diperkirakan memberi manfaat kepada sekitar tujuh juta warga serta menghubungkan 13.732 desa dan kelurahan.

“Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah,” ungkap Andrian.

Pada forum tersebut, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU Ardhyta Agus Setiawan turut menyampaikan perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian Pertanian juga memaparkan produksi beras nasional pada 2025 yang mencapai 34,69 juta ton, serta posisi cadangan beras pemerintah sebesar 4,61 juta ton per September 2026.

Berbagai capaian kementerian dan lembaga tersebut dapat dimanfaatkan Pemda sebagai materi komunikasi publik dengan menyesuaikan penyajiannya terhadap karakteristik masyarakat setempat. Dengan pendekatan tersebut, informasi pembangunan diharapkan tidak hanya menjangkau lebih banyak warga, tetapi juga membantu masyarakat memahami hasil dan manfaat program pemerintah.

(INFO KINI)

Penulis: Tim Media Servis