tirto.id - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mewakili Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan soal pagu indikatif yang diajukan Kementerian BUMN untuk berbagai aktivitas dan kebutuhan di tahun 2020.
Dalam rapat kerja penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL), DPR Komisi VI menyetujui pengajuan anggaran indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) naik 66 persen di tahun 2020.
Sehingga pagu anggaran indikatif Kementerian BUMN mencapai Rp345.832.707.000 di tahun 2020 dari sebelumnya, di tahun 2019 Rp208.300.000.000.
Ia menjelaskan, besarnya anggaran tersebut merupakan kebutuhan untuk pengadaan lahan untuk gedung arsip dan assesment center sebesar Rp50 miliar sementara itu ada pula kebutuhan untuk renovasi gedung dan relayout ruang kerja Kementerian BUMN sebesar Rp50 miliar.
"Ini gedung lama, beberapa sudah lama. Tidak nyaman untuk 133 pegawai baru dan [banyak yang] perlu dilengkapi," tandas Airlangga di Ruang Rapat Komisi IV Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).
Sementara sisanya Airlangga menjelaskan program inisiatif baru yang akan diimplementasikan pada 2020, yaitu dukungan program prioritas nasional sebesar Rp15 miliar, dukungan penyempurnaan regulasi BUMN sebesar Rp2,5 miliar, serta penyusunan dan implementasi Sistem Merit SDM sebesar Rp3 miliar.
Kemudian, peningkatan virtualisasi network, server dan storage sebesar Rp4,5 miliar, pengembangan sistem enterprise governance, risk and compliance (EGRC) sebesar Rp1 miliar dan pembelian dan implementasi software ITSM sebesar Rp3,9 miliar.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
