tirto.id - Ini kali kedua Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara Asian Games. Tapi, jika 56 tahun lalu fokus Presiden Sukarno adalah merombak kampung-kampung di Jakarta jadi kota metropolitan, dalam Asian Games 2018, salah satu impian yang terselip oleh pemerintahan Joko Widodo adalah menggencarkan infrastruktur; sementara di Palembang, pemerintah daerahnya memakai ajang ini sebagai proyek menjadikan tempat kuliner khas pempek itu sebagai kota olahraga dunia.
Bukan kali pertama Palembang mendampingi Jakarta sebagai tuan rumah dalam ajang olahraga akbar. Sebelum Asian Games, yang bakal berlangsung dari 18 Agustus hingga 2 September 2018, Palembang juga pernah jadi tuan rumah SEA Games 2011. Hasrat mercusuar palembang sebagai kota olahraga dunia ini digaungkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, yang telah membangun dinasti politik sejak ia menjabat bupati Musi Banyuasin pada 2002, lalu menjabat gubernur selama dua periode sejak 2008.
Jakabaring dipilih Noerdin sebagai pusatnya. Kompleks Olahraga Jakabaring kini diisi beragam fasilitas olahraga di atas lahan seluas 325 hektare. Pembangunan ini bermula ketika Jakabaring terpilih menjadi tuan rumah PON XVI 2004. Pemerintah Kota Palembang membutuhkan stadion sebagai tempat perhelatan olahraga nasional itu.
Jakabaring Sport City (JSC), sentral pembangunan infrastruktur olahraga dalam imajinasi Noerdin, akhirnya kembali bersolek. Rencananya ada 11 cabang olah raga yang akan dipertandingkan di sini, dengan pendanaan dari pemerintah daerah dan pusat lewat skema APBD dan APBN.
Namun, bagaimana sebenarnya pembangunan kota olahraga dunia yang baik? Apakah JSC memenuhi kualifikasinya?
Aulia Adam dari Tirto menemui Nirwono Joga, yang mengamati pertumbuhan kota-kota olahraga di dunia. Menurut Joga, pola pembangunan JSC boros, dari penempatannya yang dipusatkan di Jakabaring, atmosfer olahraga yang kurang terasa dari Palembang, hingga pemilihan LRT (kereta api ringan) yang dianggap keliru untuk moda transportasi.
Kenapa hasrat menjadi kota olahraga ini penting?
Jawaban dasarnya, pasti bicara ekonomi. Kota-kota besar di dunia memang punya tren mengejar ajang-ajang olahraga skala internasional sebagai tempat promosi. Mengejar pariwisata dan sorotan media. Sehingga bisa meningkatkan ekonomi negara, pada akhirnya.
Beberapa negara pernah keteteran saat jadi tuan rumah ajang olahraga akbar. Kanada waktu Olimpiade Montreal, Jepang, dan Yunani. Bagaimana dengan Palembang?
Itu yang saya khawatirkan. Arah pembangunan Palembang sebagai kota olahraga sebenarnya ambisi dari pimpinan daerah atau memang harapan khusus dari seluruh masyarakat Palembang, khususnya Sumatera Selatan? Kalau ambisi pemerintah daerah, itu cuma seumur dari pemerintahan daerah tersebut. Karena enggak ada jaminan. Kedua, untuk menjamin Palembang jadi kota olahraga dunia, Palembang punya peraturan daerah yang menjamin ke arah sana? Misal, peraturan daerah khusus yang menyebut Palembang direncanakan sebagai kota olah raga dunia.
Harus khusus dengan kata ‘kota olahraga’?
Iya. Kenapa? Karena memang harus ada di Perda. Dan tergantung di tiap tingkatannya. Jakabaring harus ada di Perda Palembang, misalnya. Dan Perda di tingkat provinsi. Sehingga, kalau sudah ada di Perda, siapa pun pejabatnya, mesti mengadakan anggaran.
Kalau tidak spesifik, cuma bicara fasilitas, itu tidak terkait. Karena kalau kota olahraga, kan, harus spesifik. Harus ada subjudul itu. Karena bicara kota olahraga, dan spesifik kata-kata itu keluar, fasilitas yang dibangun mengarah ke sana. Dan anggarannya jelas untuk kota olahraga. Turunannya ... jalan, wisma atlet, GOR dibangun.
Tapi ada otonomi daerah. Pejabat selanjutnya bisa saja ganti aturan.
Nah, yang kedua harus ada di RPJPD (rencana pembangunan jangka panjang daerah) supaya tetap berkelanjutan. Baik Sumatera Selatan dan Palembang. Karena kalau tidak ada, artinya sudah selesai semua. Kenapa harus ada di RPJPD? Karena jangkanya 20 tahun. Kalau sudah ada (kota olahraga) di dalam RPJPD, siapa pun pejabatnya harus mengarah ke sana. Bahkan DPRD tetap harus mengikuti karena jangkanya 20 tahun. Mengevaluasi boleh, tapi membatalkan Perda tentang RPJPD itu tidak boleh. Apalagi kalau bicara RPJMP (rencana pembangunan jangka menengah panjang).
Apa periode pemilihan kepala daerah juga berdampak?
Ada pola pergerakan politis berjenjang oleh pejabat-pejabat sekarang. Dalam waktu periode menjabat, yang cuma lima tahun, paling efisien untuk bekerja cuma 2 tahun atau 1,5 tahun. Tahun pertama dipakai untuk internalisasi, karena banyak kepala daerah bukan orang birokrat. Dua tahun terakhir biasanya fokus sudah berbeda, ke arah kampanye agar terpilih lagi. Atau, mencoba jenjang lebih lagi. Dari walikota ke bupati, bupati ke provinsi, dari provinsi ke nasional.
Yang bikin jadi sulit, pas mau bikin program untuk kota—apa pun itu, bila diserahkan ke pemerintah kota, biasanya tidak jalan. Karena ganti pemimpin, biasanya ganti kebijakan.
Di Sumatera Selatan, misalnya. Yang mau jadi pengganti Alex Noerdin setelah dua periode ini anaknya, yang sebelumnya jadi bupati, yang pasti diproyeksikan untuk jadi penerus bapaknya sebagai gubernur. (Dodi Alex Noerdin adalah Bupati Musi Banyuasin pada 2017, kini maju sebagai calon gubernur Sumsel dalam Pilkada 2018.)
Tapi Alex Noerdin punya pengalaman, sebelumnya sebagai Bupati Musi Banyuasin. Kemudian jadi Gubernur Sumsel dua periode. Bukankah ini hal positif untuk bikin program yang panjang dan berkelanjutan?
Kalau bicara kota olahraga, dalam sepuluh terakhir Alex Noerdin sangat serius mengembangkan Palembang sebagai basis kota olahraganya. Tapi yang harus dikembangkan bukan satu daerah saja. Kenapa? Beliau, kan, Gubernur Sumatera Selatan, bukan Gubernur Palembang. Harusnya, pendistribusian olahraga berkembang ke seluruh Sumatera Selatan. Bukan cuma di Palembang. Palembang ini juga Jakabaring doang (yang dikonsepkan sebagai kota olahraga).
Perencanaan pengembangan kota olahraga yang baik harusnya tidak bisa terpusat seperti itu. Harus dikembangkan di titik-titik yang tersebar. Jakabaring ini dibuat jadi sentralnya memang, tapi semuanya di situ.
Maksudnya, venue-venue itu harusnya bukan cuma di Jakabaring?
Iya. Contoh, kegiatannya. Yang perlu dicatat, (pengembangan) Jakabaring itu dimulai sejak PON 2004. Kemudian ada SEA Games 2011. Sekarang dipakai buat Asian Games. Yang perlu dilihat adalah jarak dari tahun-tahun itu. Banyak bangunan yang tidak diurus. Baru ada Asian Games ini drenovasi lagi.
Artinya? Tidak ada jaminan Jakabaring akan tetap hidup. Renovasi, pemeliharaan, perawatan itu butuh biaya yang besar.
Kelemahannya berfokus pada sisi pembangunan saja. Karena kalau memang mau bikin konsep kota olahraga, harusnya punya sistem. Tidak lagi cuma Jakabaring. Bisa dicek, jeda PON ke SEA Games, jeda SEA Games ke Asian Games sebenarnya apa yang terjadi? Bangunannya bagaimana?
Dalam 7 tahun terakhir setidaknya ada 40 ajang olahraga tingkat nasional, regional, dan internasional yang diadakan di JSC. Itu tidak cukup?
Kurang. Dan itu bisa dicek. Kegiatannya itu bisa kita bagi. Maksudnya, yang mana skala lokal, artinya tingkat provinsi. Dua, skala nasional, tingkat Indonesia. Atau skala internasional, yang juga masih bisa kita bagi: tingkat ASEAN, Asia, dan dunia.
Dari pengalaman selama ini, pemeliharaan jadi faktor paling berat. Sebuah kota olahraga yang baik harusnya menyumbang pendapatan daerah ke wilayah tersebut. Di sini, semua kegiatan olahraga itu menyedot APBD, APBN.
Itu menunjukkan kota olahraga belum bisa menghidupi diri sendiri. Belum menguntungkan secara finansial. Terlalu bertumpu pada event saja.
Inasgoc mengakui jumlah sponsor tidak sesuai target. Kira-kira ada pengaruhnya pada masa depan branding kota olahraga dunia?
Itu menunjukkan kualitas penyelenggara. Kalau kota-kota olah raga dunia yang berhasil, itu sponsor pasti datang sendiri. Kalau tidak, ya berarti masih dipandang belum menguntungkan secara finansial.
Saya heran, kenapa dibikin LRT ke Jabaring? Kalau bicara ekonomi, itu rugi. Setelah Asian Games. siapa yang mau pakai?
Mereka juga bangun mal, kompleks perumahan di dekat Jakabaring. Itu tidak cukup untuk bikin Jakabaring makin hidup?
Tapi mal itu tidak ada hubungan dengan olahraga. Apakah semua atlet itu akan pakai (mal)?
Jadi logikanya salah?
Enggak ada hubungannya. Contoh paling mudah: Barcelona di Spanyol. Kenapa bisa berkembang? Karena jadi kota olahraga yang punya segala macam fasilitas. Enggak heran pernah jadi tuan rumah Olimpiade. Fasilitas sepakbola, misalnya. Stadionnya bukan cuma di satu tempat. Kotanya punya kebijakan 5 menit sampai 10 menit dari rumah itu ada lapangan sepakbola.
Di Palembang, ada enggak kebijakan membangun fasilitas olahraga yang dibangun di ruang publik di kota? Kita bicara langsung ke Jakabaring, yang dibangun di atas rawa-rawa dan butuh effort untuk ke sana.
Kota Jakabaring langsung berupa stadion. Kota Palembang sebenarnya beratmosfer pempek, atau atmosfer olahraga?
Selama saya ke Palembang, enggak ada nuansa olahraga. Di sebelah Masjid Agung di tengah kota itu ada, tapi sering kosong. Sungainya harus sering dipakai sebagai tempat latihan olahraga dayung.
Kalau masyarakatnya tidak pencinta olahraga, bisa dipastikan Jakabaring tidak (akan) hidup. Ia hanya akan hidup kalau ada pertandingan. Sekarang, berapa pertandingan yang akan ada kalau masyarakatnya sendiri tidak cinta olahraga?
Bukan cuma masyarakat, kehidupan layak buat atlet juga perlu dipikirkan. Membangun hunian yang membuat para atlet terbiasa dengan lingkungan yang sehat juga penting. Tapi lebih penting lagi, masa depan atlet. Kita sering mendengar cerita atlet yang jaya di masa muda tapi sengsara di masa tua. Itu karena pemerintah cuma pikiran bonus mereka saat masa jaya. Masa jaya atlet berumur pendek: 20 sampai 30 tahun.
Bagaimana masyarakatnya mau cinta olahraga kalau sering melihat atlet terlantar saat sudah tua?
Apa yang paling kurang dari konsep kota olahraga di Palembang?
Kota olahraga itu bukan hanya bangunan fisik stadion. Tapi kota itu dirancang sejak awal untuk membuat masyarakatnya cinta olahraga, atmosfernya itu atmosfer olahraga. Dalam sehari-hari, spirit olahraga sudah dibangun di tengah masyarakat. Maka, yang perlu dibangun sebenarnya tata ruang kota yang lebih sehat, perbaikan trotoar untuk pejalan kaki, lintasan buat bersepeda.
Bappenas memprediksi ajang Asian Games akan mendatangkan pengeluaran penonton, wisatawan, dan atlet sekitar Rp3,6 triliun. Angka yang dianggap jadi sumbangan buat ekonomi Indonesia. Sebesar apa potensi ini benar terwujud, menurut Anda?
Bicara keuntungan, sekarang dilakukan pembangunan karena mengejar keuntungan dari penyelenggaraan Asian Games. Okelah kalau dapat keuntungan sesuai prediksi itu. Tapi, setelah itu kita mesti tetap melanjutkan pembangunan. Pakai duit dari mana? Keuntungan dari mana lagi? Artinya, harus selalu ada event. Enggak mungkin untung dari event ini, kita pakai untuk bangun lagi.
Bappenas punya enggak cetak biru pembangunan kota olahraga? Harusnya kalau serius pengin punya kota olahraga, Bappenas bikin rancangan di kota-kota khusus di Indonesia untuk punya spesifikasi olahraga khusus.
Contoh, Papua. Sumber bibit pemain sepak bola, berarti difokuskan jadi daerah yang difokuskan pada pengembangan olahraga sepakbola. Harusnya dibangun stadion, lapangan sepakbola, lapangan latihan, dan itu diadakan di pusat-pusat kota.
Nusa Tenggara Timur, misalnya. Atlet-atlet pelari kita di sana bibitnya berkat geografis alam. Yang perlu disiapkan pusat-pusat pelatihan atlet-atlet pelari di sana. Bukan cuma fasilitasnya, tapi makanan, gizi, supaya satu provinsi itu bisa melahirkan atlet-atlet lari.
Bappenas tugasnya di situ: memetakan potensi olahraga sesuai wilayahnya. Kemudian menyuruh instansi terkait membangun fasilitas. Harusnya yang dibicarakan Bappenas ke sana. Untung yang dibicarakan cuma di hilir. Untung yang lebih besar lagi justru ketika sejak hulu dibangun.
Logika untuk memusatkan di Jakarta dan Palembang saja itu salah. Kalau untuk event, venue saja boleh. Venue skala tingkat internasional. Jakarta yang sudah jadi, dan Palembang yang menyiapkan venue-venue tingkat internasional, ya boleh. Tetapi kota tetap harus dibangun. Perhotelan. Bandara. Harus punya bandara yang khusus untuk ajang internasional, terpisah dari bandara publik. Itu harus disiapkan secara matang.
Palembang punya Pagar Alam, seharusnya sekalian bikin jalur pariwisata yang memutar di sejumlah titik, dari Jakabaring ke Pagar Alam. Putar-balik. Sehingga daerah-daerah yang dilalui ikut berkembang. Industri terbangun.
Pembangunan LRT, apakah cocok dengan karakteristik daerah Palembang?
Persoalan utamanya mayoritas kota-kota besar di Indonesia tidak punya yang kita sebut rencana induk transportasi masal. Kota-kota kita dibangun adalah kota motoris. Kota dirancang sejak awal untuk kendaraan pribadi. Masuk LRT ke Palembang ini karena Asian Games. Bisa dicek: Palembang punya enggak rencana transportasi masal? Di situ bisa dibaca, LRT ini masuk atau tidak. Karena di situ bisa tergambarkan rutenya. Pemilihan rute itu pasti biasanya pembangkit ekonomi.
Pertanyaannya sekarang, pasca-Asian Games, yakin tidak koridornya dilanjutkan? Saya sih tidak yakin.
Pertama secara politis, masa Pak Gubernur Alex Noerdin sudah habis. Artinya, tidak ada jaminan gubernur selanjutnya melanjutkan kebijakan tadi.
Kedua, bangun LRT ini tidak murah. Jangan lupa bangun LRT itu lebih banyak sponsor swasta daripada APBD maupun APBN. Karena dalam sisi transportasi kota, LRT itu sebenarnya yang paling dihindari. Karena apa? Hampir semua kota-kota yang membangun LRT belum pernah ada cerita sukses, cerita untung. Pengelolanya tidak untung.
Kalau bicara secara teknis, masih lebih menguntungkan MRT ketimbang LRT. Itulah kenapa LRT tidak dipilih jadi transportasi masal. Karena kapasitasnya terbatas, biayanya mahal. Untuk mengatasi kemacetan sebenarnya tidak signifikan. Mahal. Membuat orang jadi malas. Pilihan LRT itu biasanya pilihan terakhir kalau bicara untung-rugi. Kalau perawatannya nanti pakai biaya APBD dan APBN terus, ya rugi.
Yang paling baik untuk Palembang apa?
Kalau mau transportasi masal, ya sekalian aja buat jalur kereta api seperti MRT. Kenapa itu tidak dipilih? Kalau punya rencana induk transportasi masal, Palembang seharusnya punya opsi-opsi lain. Pengguna transportasi masal yang paling banyak apa?
Di mana-mana, kalau bangun LRT itu sebenarnya keuntungannya bukan dari operasional LRT, harga tiket dan semacamnya. Tapi dari tata ruang yang tumbuh di sekitarnya. Kalau cuma dari titik A ke titik B, untungnya itu bukan dari tiket; tidak ada yang begitu. Tetapi, keuntungan operasionalnya berhenti di titik lokasi yang berkembang, kemudian titik lokasi ini menghidupi LRT itu.
Ini yang aku khawatirkan: bangunan LRT di Jakarta dan Palembang harus mendorong pertumbuhan di koridor-koridor yang sudah dibangun. Kalau tidak, maka tidak akan berkelanjutan. Karena biaya operasionalnya tinggi, dan tidak menguntungkan.
Sebenarnya beberapa hal memang aneh dari pembangunan LRT. Sudah tahu tidak menguntungkan, kenapa tetap dipilih?
Dan dikaitkan dengan penyelenggaraan Asian Games yang cuma satu kali, dan cuma dua minggu, ya. Investasinya tidak masuk akal.
Di Jakabaring rencananya punya 13 koridor. Tapi yang dipakai untuk Asian Games, cuma dari bandara ke Jakabaring. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa jamin 13 koridor tadi akan diselesaikan oleh Palembang? Kalau mau meneruskan lagi, targetnya apa? Sponsor juga mikir mau investasi.
Struktur lahan basah Jakabaring sebagai bekas rawa-rawa memang potensi yang baik untuk dibangun kota olahraga?
Secara teknis sebenarnya zaman sekarang bisa dikembangkan.
Tempat pendaratan khusus helikopter di Jakabaring dikritik. Karena terlalu banyak angin. Itu punya pengaruh karena kondisi alam?
Yang paling benar: kota-kota olahraga di dunia yang dibangun sekarang berkonsep ramah lingkungan. Olimpiade London, Beijing, yang mereka jual teknologi ramah lingkungan. Masalahnya, bisa enggak Jakabaring yang sekarang jadi kompleks olahraga kelas dunia yang juga ramah lingkungan?
Ramah lingkungan tak cuma teknologinya, tapi cara membangunnya. Pendekatannya juga beda. Kalau daerahnya rawa-rawa, sebenarnya tengah merusak ekosistem di sekitarnya, justru tidak ramah lingkungan. Jadi membangun itu harusnya meningkatkan kualitas sebelumnya wilayah tersebut. Bukan malah merusak.
Penulis: Aulia Adam
Editor: Fahri Salam
