Keberpihakan Pemerintah dalam Polemik KPAI-Djarum Tak Jelas

Ikatan Dokter Anak Indonesia menyoal sikap pemerintah yang tak tegas dalam polemik sponsor audisi bulu tangkis Djarum Fondation yang dikritik oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Reporter: Herdanang Ahmad Fauzan

Terbit 2 Sep 2019 18:45 WIB,

Diperbarui 3 Sep 2019 17:22 WIB

Waktu baca ±2 menit

sejumlah peserta mengukuti audisi beasiswa bulutangkis di gor dafest, makassar, minggu (10/4). sebanyak 139 peserta kategori u-13 dan u-15 lolos tahap pertama pada audisi beasiswa bulutangkis djarum foundation untuk dipilih menjadi 12 yang akan mewakili makassar pada grand final di kudus. antara foto/sahrul manda tikupadang/pd/16

tirto.id - Anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Darmawan Budi Setyanto mengatakan, sikap pemerintah tak jelas dalam keberpihakan anatra kepentingan Djarum Foundation atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut dia, pemerintah punya program yang berorientasi menjaga kesehatan, tapi juga bergantung pada produk yang berbahaya bagi kesehatan, khususnya anak.

"Pemerintah, menurut kami, bersikap ambivalen, mendua," tuturnya saat menjadi pembicara dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Sikap mendua ini, kata Darmawan, bukan hanya terjadi dalam kasus KPAI-Djarum Foundation, tapi juga di beberapa kasus lain.

"Misalnya untuk menanggulangi masalah kesehatan dengan BPJS, pemerintah menggunakan dana [untuk BPJS] dari produk rokok. Ini kan kontradiktif sebenarnya, sehingga membuat industri rokok tadi menang angin, menganggap 'kami berjasa kok',” imbuh dia.

Pertentangan antara KPAI dan Djarum Foundation dari tudingan eksploitasi anak dalam Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis di GOR KONI, Bandung, Juli 2019 lalu.

KPAI dan Yayasan Lentera Anak berargumen Djarum melanggar PP 109/2012 dan UU Perlindungan Anak Nomor 35/2014 karena menempatkan merek rokok di seragam peserta anak-anak.

Sementara Djarum Foundation, di sisi lain, menilai praktik mereka sah-sah saja karena organisasi ini terpisah dari perusahaan rokok Djarum.

"Sebenarnya Djarum Foundation dan pabrik rokok Djarum ini berbeda, itu perlu dipahami," tutur Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin

KPAI lantas mengambil sikap mengundang pemda di lima wilayah tuan rumah. Instansi di pemda setempat masing-masing kemudian mengadakan pembicaraan dengan Djarum Foundation.

Hasilnya, Djarum bersedia menuruti kemauan KPAI. Pada audisi tahap kedua di Purwokerto 8 September 2019 mendatang, brand yang sama dengan perusahaan rokok Djarum akan dihilangkan dari seragam anak dan titel kompetisi.

"Tidak ada [sponsor] kalau untuk di baju peserta di bawah umur. Sudah kami sesuaikan. Untuk di Purwokerto waktunya akan lanjut sesuai jadwal. Ini kan sudah dekat, pasti peserta juga sudah persiapan juga," kata Yoppy saat dihubungi Tirto, Senin (9/2/2019) sore.

Di sisi lain KPAI serta Yayasan Lentera Anak mengatakan akan tetap memantau proses seleksi di Purwokerto dan tiga kota yang lain (Surabaya, Karanganyar, Kudus).