Kata Israel Soal Wacana Menjalin Hubungan dengan Indonesia

tirto.id - Yeheil "Hilik" Bar, Wakil Ketua Knesset atau Parlemen Israel (הכנסת), menanggapi pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, mengenai kemungkinan hubungan diplomatik antara Indonesia-Israel.

Menurut Bar, apa yang dikatakan JK, demikian sapaan pria yang lahir di Bone Sulawesi Selatan ini, merupakan kabar baik dan jika benar dilaksanakan akan diterima dengan tangan terbuka.

"Ini akan menjadi [peluang] besar, mereka lebih dari diterima untuk melakukannya [menjalin hubungan]," ujar Hilik Bar saat berbincang dengan Tirto melalui WhatsApp, Senin (21/5/2018) malam.

Dalam wawancara dengan wartawan di Istanbul, Turki, Sabtu (19/5/2018) pekan lalu, JK mengatakan ada kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dalam rangka membantu Palestina merdeka.

"Tidak sekarang [menjalin hubungan diplomatik]. Tapi artinya hal-hal itu tidak tertutup," kata JK, sebagaimana tertulis dalam transkrip dari Humas Sekretariat Wakil Presiden yang diterima Tirto, Rabu (23/5/2018).

JK mencontohkan ada hubungan yang timpang antara Indonesia-Israel dengan negara-negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel seperti Turki, Jordania, dan Mesir.

"Jadi kalau Indonesia bicara dengan Israel atau ada hubungan pertemuan ya tidak ada apa-apanya dengan Jordan, dengan Turki, dengan Mesir. Dia itu ada Kedutaan di Tel Aviv," tambah JK.

Hal serupa kembali ia ungkapkan dalam pertemuan mingguan dengan wartawan, Selasa (22/5/2018). Meski tidak bicara apa betul kalau Indonesia bakal menjajaki hubungan diplomatik dengan Israel, akan tetapi JK kembali menegaskan kalau Indonesia tak bisa membantu langsung karena "urusan diplomatik."

"Indonesia belum turut dalam penyelesaian itu secara langsung karena urusannya diplomat. Itu urusan kita tidak bicarakan. Tapi kalau situasinya berubah ya mungkin. Tapi sekarang tidak," katanya.

Apa yang dikatakan JK mengenai mediasi konflik secara langsung jika membuka hubungan diplomatik dibenarkan oleh Bar. Pria kelahiran 1975 ini mengatakan Indonesia mungkin bisa jadi penengah, bahkan jadi mediator utama konflik bersama Amerika Serikat (AS).

"Saya berharap untuk kepentingan dan masa depan kedua belah pihak. Duduk dan bernegosiasi," ujarnya. "Terutama dengan AS sebagai mediator utama," tambah Bar.

Pertanyaan serupa kami lontarkan kepada Emmanuel Nahson, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel. Namun beda dengan Bar, Nahson tak banyak berkomentar. Ia hanya bilang kalau kewenangan sepenuhnya ada di pihak Indonesia.

Komentar positif juga datang dari dalam negeri. Anggota komisi I, Supiadin Aries, mengatakan bahwa ide tersebut patut didukung.

"Karena prinsip dalam perang itu musuh tidak boleh dijauhi. Karena kalau menjauhi musuh maka akan kehilangan informasi dari musuh. Makanya musuh itu harus didekati. Enggak boleh dijauhi. Enggak bakal ketemu informasi tentang musuh. Putus," kata Supiadin, Senin (21/5/2018) kemarin.

Menurut Supiadin, yang terpenting adalah Palestina akhirnya merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Langkah apapun yang dianggap dapat memuluskan hal itu, termasuk membuka relasi diplomatik, sah saja untuk dilakukan.

"Diplomasi politik itu enggak menyalahi. Kalau kita lihat diplomasi itu kan politik, ekonomi dan kebudayaan. Dan diplomasi kedaulatan NKRI. Itu tugas diplomat di luar. Itu tugas pokoknya," kata Supiadin.

Bukan Hal Baru

Komentar Bar yang bernada positif sebetulnya merupakan hal yang biasa-biasa saja. Sebabnya, Israel memang berupaya untuk menjalin hubungan diplomatik sejak era Sukarno, mesti selalu ditanggapi dingin.

Tahun 1949 atau setahun setelah negara Israel berdiri, Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion pernah mengirim telegram rahasia berupa ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia kepada Presiden Sukarno. Namun surat itu tak ditanggapi. Pemerintah Indonesia tidak membalasnya.

Pun ketika Menteri Luar Negeri Moshe Sharett mengirim telegram kepada Mohammad Hatta pada Januari 1950. Isinya: pengakuan atas kedaulatan republik. Hatta hanya mengucapkan terima kasih, tanpa mengakui balik kedaulatan Israel.

Sikap ini tak bisa dilepaskan dari posisi politik Indonesia yang menghendaki penjajahan bangsa atas bangsa hilang di muka bumi. Dan Israel, dalam konteks ini, dianggap penjajah bangsa Palestina.

"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," demikian kata Sukarno.

Ide JK juga sebetulnya bukan merupakan hal baru. Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Indonesia, pernah secara terbuka menyatakan bakal membuka hubungan dengan Israel. Ia bahkan lebih konkret dari JK: mencabut surat larangan dagang dengan Israel lewat SK 26/MPP/Kep/11/2000 pada 1 Februari 2000.

Secara resmi, sampai saat ini Indonesia memang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Meski begitu tidak demikian dengan hubungan dagang. Relasi bisnis Indonesia-Israel berjalan mulus.

Situs resmi Kementerian Perdagangan mencatat, dari Januari hingga Maret 2018, nilai perdagangan Indonesia-Israel mencapai $35,733 ribu, dengan rincian ekspor mencapai $29.965 ribu dan impor $5.768 ribu.

Ekspor non-migas menempati porsi terbesar. Angkanya mencapai $35,722 ribu. Sementara migas hanya $11,5 ribu

Berdasarkan Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Oktober 2017 keluaran Badan Pusat Statistik (PDF), beberapa komoditas yang diekspor Indonesia adalah tanaman obat dan rempah-rempah, cengkeh, binatang-binatang laut, minyak kelapa sawit dan produk turunannya, serta olahan kopi dan teh.

(Ralat 23 Mei 2018 pukul 11:10, paragraf empat sebelumnya tertulis "Ketika berpidato di Istanbul, Turki, Sabtu (19/5/2018) pekan lalu..." Kutipan JK di Turki juga ditambah berdasarkan transkrip dari Humas Sekretariat Wapres).