tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah mewacanakan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dalam rangka menjembatani kemerdekaan Palestina. Sebab, menurutnya, selama ini protes Indonesia tidak pernah diterima Israel lantaran tidak memiliki hubungan diplomatik.
"Dalam mendamaikan konflik, konflik apapun itu, misalnya konflik keluarga, konflik negara, atau konflik apa, itu harus mengenal kedua belah pihak. Pengalaman saya di mana-mana terjun langsung, ke Aceh kita harus mengenal kedua belah pihak, atau harus berteman," kata Kalla di Istanbul, Turki, Sabtu (19/5/2018).
Kalla menyatakan, hubungan diplomatik bukan berarti keberpihakan kepada Israel. Menurutnya, Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hal ini juga dilakukan negara-negara Islam lainnya.
"Dulu saya pernah mengorganisir ini (penyelesaian masalah Palestina), antara saya, Erdogan, Pakistan, kita rapat di Riyadh. Bagaimana kita selesaikan dengan terlebih dahulu mendorong mereka damai berdua, antara Hamas dengan Fatah itu tugasnya Erdogan," kata Kalla.
Rencana Kalla tersebut mendapat dukungan dari anggota komisi I, Supiadin Aries. Menurutnya, menjalin hubungan diplomatik dengan Israel merupakan langkah tepat dalam memerdekakan Palestina.
"Karena prinsip dalam perang itu musuh tidak boleh dijauhi. Karena kalau menjauhi musuh maka akan kehilangan informasi dari musuh. Makanya musuh itu harus didekati. Enggak boleh dijauhi musuh. Enggak bakal ketemu informasi tentang musuh. Putus," kata Supiadin, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
Lagi pula, kata Supiadin, yang terpenting adalah Palestina akhirnya merdeka dan menjadi negara yang berdaulat. Sehingga, langkah apapun yang dianggap dapat memuluskan hal itu sah saja untuk dilakukan.
"Diplomasi politik itu enggak menyalahi. Kalau kita lihat diplomasi itu kan politik, ekonomi dan kebudayaan. Dan diplomasi kedaulatan NKRI. Itu tugas diplomat di luar. Itu tugas pokoknya," kata Supiadin.
Akan tetapi, Supiadin meminta kepada pemerintah menjelaskan hal ini kepada publik secara komprehensif supaya tidak menjadi salah paham yang berakibat kegaduhan baru.
"Masyarakat marah, protes, karena mereka tidak mendapatkan penjelasan yang benar. Kalau ada penjelasannya mereka akan dukung," kata Supiadin.
Indonesia sejak awal merdeka telah mendukung dan mengakui kemerdekaan Palestina. Berbagai upaya pun telah dilakukan di tingkat internasional untuk mewujudkan hal itu. Termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia berhasil menggalang suara di Majelis Umum PBB guna mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai observer di lembaga negara-negara dunia itu.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yandri Daniel Damaledo
