tirto.id - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani meminta agar pemerintah memberikan porsi lebih besar kepada para pengusaha swasta nasional untuk menggarap sektor bisnis domestik.
Rosan menyatakan hal ini karena menilai peran BUMN dan anak-anak perusahaannya sudah terlalu besar dalam mengambil porsi bisnis yang seharusnya bisa digarap pelaku usaha swasta maupun kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“BUMN jumlahnya 118, tapi dengan anak, cucu, dan cicitnya bisa hampir 800. (Karena itu) Kami meminta agar BUMN kembali ke bisnis utamanya,” ujar Rosan saat acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin 2017, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada Selasa (3/10/2017).
Menurut Rosan, pemerintah seharusnya tidak lagi berfokus pada sekuritisasi aset BUMN. Dia berpendapat pemerintah juga perlu menjual aset BUMN ke kalangan swasta dalam negeri. Dengan begitu, ada sinergi antara BUMN dan pengusaha nasional.
“Buat apa BUMN pegang aset? Suruh jual saja, jual untung. Saya yakin pengusaha nasional (mampu), risiko jelas terukur. Pengusaha nasional bisa berpartisipasi, jadi nggak perlu asing miliki aset-aset kita,” jelas Rosan.
Menanggapi permintaan Kadin tersebut, Presiden Joko Widodo mengaku setuju dengan usulan tersebut. Kendati demikian, Jokowi tidak secara langsung mengiyakannya.
“Ya betul, BUMN ada 118, tapi anak cucunya hampir 800. Hanya saja yang buat anak, cucu, dan cicitnya bukan saya. Kan sudah ada dari dulu,” kata Jokowi yang turut hadir dalam acara penutupan Rakornas Kadin 2017.
Jokowi mengimbuhkan dirinya telah memerintahkan agar sebanyak 800 anak perusahaan BUMN dapat digabung. “Atau kalau perlu dijual.”
Selain itu, Jokowi mengaku telah meminta kepada para pengusaha di daerah agar ikut terlibat mengelola anak perusahaan BUMN yang tersebar di banyak wilayah.
“Dalam seminggu, dua minggu, akan saya sediakan waktu untuk bicara (dengan Kadin Indonesia). Kita blak-blakan saja, belum semuanya baik dan masih banyak yang harus dibenahi. Kalau yang mengerjakan pemerintah atau birokrasi, sentuhannya beda,” kata Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah harus tetap melibatkan BUMN untuk mempercepat pengerjaan banyak proyek strategis nasional.
“Kalau nggak ada feasibility studies-nya, nggak sempat dibuat, mau nggak mau kami menugaskan BUMN. Kalau sektor privat mau diundang, harus dilelang,” ujar Darmin.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Addi M Idhom
