tirto.id -
"Saya apresiasi Presiden mengakui ada masalah dengan daya beli masyarakat Indonesia, dan selama pemerintahan beliau daya beli masyarakat tidak mengalami perbaikan, oleh sebab itu pembatalan yang dilakukan oleh Pak Jokowi perlu saya apresiasi," kata Dahnil melalui keterangan tertulisnya yang diterima Tirto, Kamis (11/10/2018).
Meskipun begitu, Dahnil meminta kepada Jokowi agar tak lagi mempraktikkan kepemimpinan yang kurang koordinasi dengan para pembantunya dan terkesan spontan, seperti halnya dalam kebijakan kenaikan BBM premium.
"Dampaknya mempermalukan pemerintahan dan mengorbankan anak buah tanpa ada kata maaf sama sekali," kata Dahnil.
Kenaikan harga premium memang hanya berlangsung singkat. Menteri ESDM, Ignatius Jonan mengumumkan sekitar pukul 17.00 WIB premium naik menjadi Rp7.000 per liter, tapi sejam kemudian kenaikan itu dibatalkan.
Jonan menyatakan pembatalan tersebut atas instruksi Jokowi dan karena 2.500 SPBU milik Pertamina belum siap menaikkan harga BBM premium.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai sikap pemerintah menaikkan lalu menurunkan lagi harga premium dalam waktu singkat menunjukkan pemerintahan saat ini tak punya ketegasan dalam mengambil sikap.
"Orang menaikkan harga, kayak orang menaikkan harga gorengan atau pecel lele kalau kayak begini," kata Fahri, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).
Menurut Fahri, pemerintah sebagai pemegang mandat pengambilan kebijakan strategis atas komoditi sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD'45, seharusnya bisa lebih tegas dalam menentukan harga bahan bakar agar tidak merugikan masyarakat.
Fahri pun menilai ketidakjelasan kenaikan harga BBM ini menguatkan dugaan bahwa pemerintah memang tidak mau terbuka soal kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, seperti halnya saat tarif dasar listrik naik tanpa pengumuman jelas.
"Gejala ini menakutkan menurut saya," kata Fahri.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Maya Saputri
