tirto.id - Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya tak ingin memaksakan para aparatur sipil negara (ASN) untuk terburu-buru pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia ingin memprioritaskan persiapan infrastruktur di IKN agar layak huni ke depannya.
“Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan," kata Jokowi di IKN, Rabu (14/8/2024) sebagaimana dikutip dari audio yang diterima Tirto.
Dia mempersilakan kepada pihak penyelenggara ASN yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara untuk mengundurkan tenggat waktu pengiriman ASN ke IKN.
“Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, kalau memang belum siap ya diundur. Kita tak mau memaksakan sesuatu yang belum siap," kata dia.
Jokowi menyampaikan selepas pelaksanaan upacara 17 Agustus, IKN akan tetap disibukkan dengan sejumlah agenda pembangunan dan peresmian konstruksi baru atau groundbreaking. Dia mengklaim ada 472 letter of intent (LOI) yang merupakan sebuah surat yang menjadi gerbang awal sebelum terjadinya sebuah kerja sama.
“Terus, ini terus, karena yang diseleksi dari LOI 472 itu terus oleh kepala otorita terus diseleksi, ada 10 langsung mulai," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan pemerintah menyediakan 47 tower yang dibagi untuk TNI/Polri dan ASN di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Tower tersebut nantinya akan dilengkapi dengan sekolah bagi putra putri ASN.
“Akan dibuatkan sekolah di bawah, di sekitar apartemen terkait dengan kebutuhan para ASN," kata Azwar Anas di IKN, dikutip melalui video yang diterima Tirto, Senin (12/8/2024).
Azwar Anas menyampaikan, pihaknya akan memberangkatkan 3.200 aparatur sipil negara atau ASN yang akan dipindahkan dari Jakarta ke IKN. Jumlah tersebut berlaku apabila ASN berbagi ruang hunian atau sharing di Tower yang telah disediakan.
“Kami juga telah membuat skenario tadinya kalau sharing berapa, kalau sharing di bulan Oktober akan bisa pindah 3.200 ASN, tapi kalau tidak sharing ada 1.700-an," kata Azwar Anas.
Proses pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan memprioritaskan kepada deputi maupun direktorat jenderal kementerian yang bersinggungan langsung fungsi pemerintahan.
“Tentu dengan deputi yang terkait langsung dengan fungsi-fungsi pemerintahan secara minimal, jadi belum seluruh deputi dan belum seluruh Asdep (asisten deputi) pindah ke IKN," kata dia.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Abdul Aziz