tirto.id - Presiden Joko Widodo bersyukur angka inflasi Indonesia pada kuartal kedua (Q2) 2021 di angka 1,52 persen year on year (YoY) dengan angka pertumbuhan ekonomi 7,07 persen. Akan tetapi, Jokowi mengaku khawatir daya beli masyarakat turun meski inflasi di bawah 3 persen.
"Angka inflasi itu jauh di bawah target inflasi 2021 yaitu 3 persen tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).
Sebagai catatan, pemerintah dan Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi kurang lebih 3 persen pada tahun 2021. Selain itu, angka 3 persen juga berdasarkan hasil persetujuan DPR saat pembahasan RAPBN 2021 yang sudah menjadi APBN 2021.
Jokowi juga meminta semua pihak waspada dan berusaha mengontrol keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi dalam penanganan pandemi COVID. Ia menilai, penyakit harus bisa dikendalikan dan masyarakat harus bisa dilindungi.
"Daya beli masyarakat harus ditingkatkan, yang akan ini mendorong sisi demand, sisi permintaan serta akan menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi.
Jokowi lantas berpesan beberapa hal kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pertama, Jokowi ingin agar TPIP dan TPID bisa mengontrol ketersediaan stok dan harga barang bahan pokok.
Ia tidak ingin ada gangguan harga dan harga bahan pokok sehingga tim harus turun ke lokasi, menyelesaikan masalah jika ada di lapangan.
"Dalam kondisi daya beli masyarakat yang menurun, stabilitas harga bahan pangan sangat sngat penting bagi rakyat kita. Oleh sebab itu kalau ada hambatan segera selesaikan hambatan-hambatan itu di lapangan," tutur Jokowi.
Kedua, TPIP dan TPIP bekerja tidak berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga mendorong sektor ekonomi tumbuh produktif. Ia ingin agar organisasi tersebut mampu mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan serta memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan bisa naik kelas.
"Yang ketiga kita harus memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Karena di tengah pandemi covid-19 sektor pertanian menjadi sektor unggulan, bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto
