tirto.id - Presiden Jokowi meminta kepada kepala daerah dan legislatif daerah untuk tidak membuat banyak regulasi. Ia tidak ingin pemerintahan Indonesia justru bermasalah akibat penerbitan terlalu banyak regulasi.
"Jangan negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan banyak peraturan. Semua diatur, semua diatur malah kejerat sendiri," Kata Jokowi di Sentul, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Jokowi beralasan, regulasi yang terlalu banyak justru menyulitkan pemerintah di masa depan. Ia ingin agar pemerintah bisa lebih responsif dalam menghadapi perubahan zaman.
Di saat yang sama, Jokowi menyindir anggota legislatif yang sering melakukan kunjungan kerja demi pembentukan legislasi. Ia meminta aksi kunjungan kerja dan studi banding tidak dilanjutkan agar tidak ada peraturan yang lebih ruwet di masa depan.
"Saya tahu kalau membuat perda pasti ada kunker, ada studi banding. Saya ngerti, saya ngerti tapi setop. Di kunker ada apa saya juga ngerti. Studi banding ada apa saya ngerti," ujar Jokowi.
"Orang lapangan ngerti betul. Sudah lah setop, apalagi perda-perda yang justru meruwetkan dan membebani masyarakat, setop," tutur Jokowi.
Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi seluruh pimpinan daerah. Acara dihadiri oleh para kepala daerah, kepala kejaksaan, kepala kepolisian daerah dari level Polres hingga Polda, serta legislator daerah.
Sejumlah menteri kabinet kerja terlihat hadir dalam acara yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Putranto, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Johny Plate, Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis terlihat hadir dalam rakornas.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
